JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, memberikan pengakuan terhadap peningkatan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam pernyataannya di Jakarta, Anas menyampaikan, “Kami mengapresiasi kinerja dan perbaikan reformasi birokrasi di Kemenko Marves, yang harus terus didorong untuk dapat menerapkan sistem birokrasi yang membawa dampak positif.” Pada tahun 2023, nilai indeks reformasi birokrasi kementerian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut berada dalam kategori A-. Selain itu, indikator akuntabilitas kinerja juga menunjukkan perkembangan yang positif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenko Marves berhasil meraih predikat BB atau Sangat Baik. Menteri Anas menekankan beberapa poin penting untuk memastikan terus adanya peningkatan dalam reformasi birokrasi. “Kami mendesak pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dan penyederhanaan birokrasi,” ujarnya. Dari data yang diperoleh dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, progres dalam penyederhanaan birokrasi di Kemenko Marves telah mencapai 95,08 persen. Lebih jauh Anas menjelaskan, Kemenko Marves telah melaksanakan tatanan reformasi birokrasi berdasarkan tema, termasuk pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk menangani stunting, meningkatkan realisasi investasi, mengendalikan inflasi, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri. Indikator lain yang menunjukkan peningkatan signifikan meliputi indeks tata kelola pengadaan, indeks sistem merit, dan indeks *SPBE*. "Penilaian ini dilakukan tidak hanya secara mandiri, tetapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur integritas," tegas Anas. Peran Kemenko Marves sangat menonjol dalam pencapaian target pembangunan nasional. Ia menjelaskan bahwa kualitas birokrasi akan sangat berpengaruh dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. “Semakin baik kualitas birokrasi, maka semakin cepat pula upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai masalah yang ada,” tambahnya. Di sisi lain, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengucapkan terima kasih atas penilaian dan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB terkait peningkatan nilai reformasi birokrasi. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PANRB dan akan terus berupaya mengimplementasikan *SPBE* serta membangun birokrasi yang berdampak,” tutup Luhut. ANTARA