JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) baru-baru ini menyampaikan hasil evaluasi terhadap sepuluh program prioritas yang menjadi fokus dalam industri pertahanan nasional. Laporan ini disampaikan dalam Rapat Pleno KKIP 2024 yang dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian terkait, industri, serta Tentara Nacional Indonesia (TNI). Rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada hari Kamis ini dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra. Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto, menjelaskan bahwa KKIP telah memetakan masing-masing program berdasarkan kriteria tertentu, yaitu program yang bersifat progresif, berisiko, dan kritis. Yoedhi menyampaikan, “Pada dasarnya, program yang dapat dikategorikan sebagai progresif adalah yang sedang berjalan dengan baik. Sementara itu, program berisiko adalah yang menghadapi beberapa permasalahan tetapi masih tetap berjalan. Sedangkan kategori kritis adalah program-program yang terancam untuk tidak dapat dilanjutkan.” Saat ditanya mengenai rincian dari program-program tersebut, Yoedhi hanya menyebut salah satu contoh, yaitu pembangunan *medium tank* Harimau yang dikerjakan oleh PT Pindad. Ia menekankan bahwa proyek ini memiliki status yang sudah disetujui, sehingga berada dalam kategori progresif. “Mengenai *medium tank* Harimau, statusnya sudah *approve*, dan itu berarti program ini berjalan baik. Namun, terdapat beberapa program lain yang mungkin memiliki risiko jika diteruskan,” ungkapnya. Yoedhi juga menegaskan bahwa hasil evaluasi yang dibahas pada rapat ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) untuk periode 2025 hingga 2029. Ia menambahkan, “Hasil dari rapat ini sangat krusial, tidak hanya untuk evaluasi, tetapi juga untuk mengumpulkan data, ide, dan gagasan dari para pemangku kepentingan. Hasil ini akan disampaikan kepada Presiden Terpilih, Bapak Prabowo.” Prabowo Subianto, yang akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024 mendatang, merupakan Menteri Pertahanan dalam pemerintahan saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Yoedhi melaporkan juga terdapat 17 program lainnya dalam industri pertahanan yang menjadi perhatian khusus Menhan Prabowo, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam rapat pleno tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor 7 Tahun 2014, ditetapkan sepuluh program prioritas dalam industri pertahanan nasional. Program-program tersebut meliputi penginderaan bawah permukaan air (PBA), satelit militer, radar, peluru kendali (rudal), pesawat terbang tanpa awak (PTTA), pesawat tempur, roket, tank medium, kapal selam, dan propelan. Dalam pelaksanaannya, KKIP memberikan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pertahanan untuk menjadi *lead integrator* dalam setiap program. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta memfasilitasi imbal dagang dari kandungan lokal dan kedalaman investasi (IDKLO). Program ini juga bertujuan untuk menguasai teknologi-teknologi kunci melalui kerja sama internasional serta dari hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang dilakukan. ANTARA