JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menyampaikan bahwa perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan nasional dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia yang saat ini dalam kondisi kurang optimal. Mahfud mengungkapkan bahwa setiap kali terjadi perubahan signifikan, selalu ada upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ia merujuk pada perjalanan sejarah Indonesia, di mana transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, serta dari Orde Baru menuju era reformasi, menunjukkan bahwa demokrasi bisa lebih baik ketika ada perubahan. Meski demikian, Mahfud mencatat bahwa perbaikan demokrasi tersebut sering kali bersifat sementara, biasanya hanya berlangsung selama dua hingga tiga tahun, sebelum kembali mengalami kemunduran. Oleh karena itu, ia berharap agar pergantian pemimpin kali ini bisa menjadi momen yang signifikan untuk mengembalikan arah positif dalam berdemokrasi. Dalam keterangannya, Mahfud menekankan bahwa setelah kejatuhan Orde Baru, selama beberapa tahun pertama, reformasi menunjukkan hasil yang positif. Akan tetapi, ia mengatakan hal tersebut tidak bertahan lama, dan seringkali, kondisi kembali memburuk dengan cepat. Ketika berbicara dalam acara *Indonesia Integrity Forum 2024* yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia, Mahfud juga menyoroti bahwa meskipun survei sering menunjukkan hasil yang menggembirakan tentang keadaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya sering kali berbeda. Ia menilai bahwa survei tersebut umumnya dilakukan di kalangan masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami dinamika demokrasi. Mahfud berpendapat bahwa fokus pada hasil survei bukanlah cara yang efektif untuk menilai keadaan demokrasi. Pemerintah dan elit harus bekerja untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya demokrasi, agar kualitas pemahaman mereka meningkat. Ia menyebutkan bahwa banyak orang tidak menyadari substansi demokrasi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dengan kata lain, Mahfud berpendapat bahwa untuk memperbaiki sistem demokrasi, pemimpin yang terpilih perlu menaruh perhatian lebih pada upaya pendidikan dan pemahaman di tingkat elit, bukan semata berdasarkan survei. ANTARA