**Borneonews - Jakarta**, Sejumlah berita yang berkaitan dengan dunia politik pada Kamis (10/10) menjadi perhatian publik, di antaranya mengenai penundaan putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencalonan Gibran, serta usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk meningkatkan komunikasi antara pejabat ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan.
Salah satu berita penting adalah keputusan PTUN Jakarta yang menunda pembacaan putusan mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka untuk posisi wakil presiden pada Pilpres 2024. Penundaan ini berlangsung selama dua pekan dan kini dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober. Anggota tim hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil karena ketua majelis mengalami masalah kesehatan.
Selain itu, calon presiden yang diusulkan oleh Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan pandangannya terkait dengan inisiatif program makan bergizi gratis yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam pemerintahannya. Ia berargumen bahwa program ini sangat strategis dan bertujuan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, bukan sekadar untuk mencapai popularitas semata. Pernyataan tersebut disampaikan saat Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta.
Dalam konteks politik, Presiden Joko Widodo mengaku membahas berbagai isu, termasuk politik, saat santap malam dengan Prabowo di sebuah restoran di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (8/10) malam. Jokowi menyatakan bahwa obrolan mereka mencakup aspek politik dan ekonomi, menunjukkan keterlibatan yang lebih dalam dalam dinamika nasional.
Dari sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menekankan perlunya menciptakan formula baru untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyoroti bahwa meskipun beberapa lembaga seperti PPATK dan KPK telah dibentuk untuk meningkatkan penguatan demokrasi, banyak dari inisiatif tersebut mengalami stagnasi dalam implementasinya dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
Terakhir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan usulan untuk menghidupkan kembali jalur komunikasi langsung antara pejabat tinggi ASEAN dan RRT. Hal ini bertujuan untuk membahas situasi yang masih tegang di Laut China Selatan. Dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN-RRT di Vientiane, Laos, Kamis, Ma'ruf Amin menekankan pentingnya mencegah insiden yang mungkin terjadi di kawasan tersebut.
Berbagai berita ini menjadi gambaran dinamika politik yang sedang berlangsung, baik di dalam negeri maupun di arena internasional.
ANTARA
Penundaan Putusan Gibran dan Usulan Wapres untuk Komunikasi ASEAN
Bagikan:

JAKARTA –
Komentar0
Jadilah yang pertama membagikan
Bagikan:

Berita Terkait
Penipu Galang Dana Karhutla Raup Rp8 Juta Dibekuk
Pertamina Tambah Pasokan BBM dan Operasional SPBU
Bawa Tongkat Komando Berisi Belati ke DPRD Kalsel, Pria 47 Tahun Diamankan Polisi
TNI-Polri Kedepankan Pendekatan Dialogis dalam Mengamankan Dogiyai
Tolak Ajakan Berkelahi, Siswa SMP di Banjarmasin Tetap Dipaksa hingga Tersungkur
Survei IPO: Meutya Hafid Masuk 10 Besar Menteri Berkinerja Terbaik
Komentar (0)
Memuat komentar…







