JAKARTA –
**Borneonews - Vientiane, Laos**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa pertemuan tingkat tinggi *ASEAN Plus Three (APT)* yang berlangsung dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, berhasil melahirkan delapan dokumen kebijakan. Dokumen-dokumen tersebut berfokus pada peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Dalam sebuah keterangan yang disampaikan di sela-sela KTT, Retno Marsudi menjelaskan bahwa hasil pertemuan ini mencakup berbagai upaya yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Hal ini meliputi aspek-aspek penting seperti rantai pasok dan konektivitas antar negara. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menekankan peran krusial APT, yang telah berdiri sejak tahun 1997, dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama ini menciptakan berbagai mekanisme penting untuk ketahanan pangan, stabilitas keuangan, manajemen bencana, dan kesehatan masyarakat. Menyadari kontribusi signifikan dari APT, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa organisasi ini harus tetap berfungsi sebagai jangkar yang kuat untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Dia juga menekankan pentingnya APT untuk memperkuat mekanisme regional yang responsif terhadap perkembangan di kawasan. Contohnya adalah *Chiang Mai Initiative* dan jalur hotline antara otoritas maritim yang bertujuan untuk merespons berbagai krisis yang bisa terjadi di laut. Wakil Presiden juga menyampaikan pentingnya mengarusutamakan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*, yang mengedepankan prinsip kolaborasi dan dialog antar negara anggota. Pendekatan ini diharapkan bisa terus didorong untuk memperkuat rasa saling percaya di antara anggota. Ia menyambut positif pernyataan bersama dari APT mengenai konektivitas rantai pasok regional. Ia menekankan bahwa kerja sama di masa depan perlu memprioritaskan pengembangan inovasi di bidang ekonomi digital. Menurutnya, kolaborasi APT di masa depan harus menitikberatkan pada inovasi ekonomi digital, termasuk digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penerapan sistem pembayaran digital antar negara. ANTARA