JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepolisian Republik Indonesia telah menugaskan sebanyak 1.758 personel gabungan untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya aksi yang melibatkan berbagai elemen massa serta mahasiswa di sekitar Gedung DPR/DPD/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa penugasan personel ini merupakan upaya untuk memastikan pengamanan yang optimal selama aksi berlangsung. "Kami mengerahkan total sebanyak 1.758 personel gabungan untuk menjaga keamanan di lokasi tersebut," jelasnya saat memberikan keterangan kepada media. Kekuatan personel gabungan ini terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI Jakarta, serta instansi-instansi terkait lainnya. Penempatan mereka difokuskan di sekitar area Gedung DPR/DPD/MPR RI untuk mengantisipasi kemungkinan massa yang ingin memasuki gedung atau memblokir akses jalan tol yang berada di depan. Lebih lanjut, Susatyo menjelaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/DPD/MPR RI dan Patung Kuda akan dilakukan berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan. "Apabila jumlah massa yang hadir cukup besar dan eskalasi situasi meningkat, kami akan memberlakukan penyekatan di Pulau Dua," katanya. Dalam upaya pengamanan tersebut, Susatyo menekankan kepada seluruh anggota yang ditempatkan untuk selalu bersikap persuasif dan tidak terprovokasi. Ia juga mengharapkan agar personel keamanan mengutamakan negosiasi dan pelayanan dengan pendekatan yang humanis. Kombes Susatyo juga memberikan pesan kepada para koordinator lapangan dan peserta aksi agar melaksanakan demonstrasi dengan cara yang santun dan tidak anarkis. "Kami mengimbau agar semua pihak menjaga keamanan serta ketertiban, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib, sesuai harapan kita bersama," tuturnya. Ia menegaskan bahwa anggota kepolisian yang terlibat dalam pengamanan tidak diperkenankan membawa alat-alat berupa senjata api. Dengan cara ini, pihak kepolisian ingin menjaga suasana aksi yang menyampaikan pendapat masyarakat agar tetap damai. Di tengah hiruk pikuk aksi, sejumlah kelompok yang terlibat seperti masyarakat adat nusantara dan koordinator daerah dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI akan melakukan demonstrasi di lokasi yang telah ditentukan. Aksi tersebut juga melibatkan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Majelis Dzikir Ratibul Haddad, serta berbagai elemen lain di area Patung Kuda. Mereka berunjuk rasa untuk menuntut pengesahan Undang-Undang Tanah Adat yang dinilai sangat penting bagi keberlangsungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. ANTARA