YOGYAKARTA –
**Borneonews - Yogyakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa kondisi bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menunjukkan kinerja yang memuaskan meskipun di tengah situasi deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan. Fenomena ini diindikasikan sebagai tanda terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari beberapa asosiasi, para pelaku usaha masih merasa optimis dan menganggap keadaan saat ini masih memuaskan. Pernyataan ini disampaikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, D.I Yogyakarta. Dalam rangka menghadapi kemungkinan berlanjutnya deflasi, Arif mendorong semua pihak untuk menjaga stabilitas permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di seluruh Indonesia. Ia menegaskan perlunya dukungan bersama agar minat konsumen tidak menurun. "Kami dari sisi Kementerian Koperasi dan UKM mendorong supaya *demand* terhadap pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, menengah itu tidak turun," ungkapnya. Selain itu, ia juga berharap agar para pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pemasaran serta meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan menarik minat konsumen. Kemenkop UKM terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan pelaku UMKM melalui serangkaian pelatihan dan program pendampingan. Menurut Arif, proses pendampingan yang difasilitasi oleh kementerian ini berlangsung rata-rata selama tiga tahun, fokus kepada UMKM yang memiliki potensi berkembang dengan baik. “Di era yang sekarang ini kami mendorong lebih banyak ke arah pendampingan, sehingga bukan hanya pelatihan yang bersifat sementara. Kami akan terus mendampingi hingga mereka dapat berdiri sendiri," tambahnya. Namun, Arif juga mengakui bahwa tantangan terkait penyaluran kredit pembiayaan bagi UMKM masih cukup signifikan. Saat ini, target penyaluran kredit pembiayaan untuk UMKM yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 30 persen belum dapat dicapai, dengan penyaluran saat ini masih berada pada kisaran 19 hingga 22 persen. "Sementara ini belum tercapai, jadi itu tantangan kita," ucapnya menekankan pentingnya perhatian dan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor UMKM. ANTARA