DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengungkapkan bahwa penyaluran kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) pada periode Januari hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp225,96 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, yang tercatat sebesar Rp208,64 triliun. Mayoritas dari penyaluran tersebut diserap oleh sektor produktif. Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menjelaskan bahwa sekitar 57,85 persen dari total kredit yang disalurkan adalah kredit produktif. Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa 36,7 persen dari kredit tersebut merupakan kredit modal kerja, sedangkan 21,1 persen sisanya adalah kredit investasi. OJK juga mencatat bahwa sekitar 44 persen dari total penyaluran kredit di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diambil oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tingginya angka penyaluran kredit kepada UMKM ini merupakan indikasi bahwa lembaga perbankan berkontribusi dalam mendukung UMKM sebagai sektor yang berperan krusial dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat. Dari perspektif kualitas kredit, OJK menyebutkan bahwa meskipun terdapat kenaikan dalam kredit bermasalah, yang dikenal dengan istilah *Non-Performing Loan* (NPL) mencapai 2,95 persen, angka ini masih dapat dikelola dengan baik dan lebih tinggi dibandingkan posisi pada Agustus 2023 yang tercatat 2,50 persen. Meskipun penyaluran kredit menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,30 persen, realisasi dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dengan persentase pertumbuhan *double digit*. Pada posisi Agustus 2024, total DPK di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp275,53 triliun, meningkat sebesar 13,84 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai Rp242,02 triliun. Sebagian besar nasabah memilih untuk menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, yang mengalami kenaikan hampir Rp19 triliun, dan giro yang juga meningkat sebesar Rp9,06 triliun. Kinerja simpanan nasabah yang lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit terlihat dari rasio simpanan terhadap kredit atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang tercatat mencapai 82,01 persen, meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang capai 86,21 persen. Kristrianti menyatakan bahwa penurunan rasio LDR ini disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang lebih pesat dibandingkan pertumbuhan kredit yang ada. Di sisi lain, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali dan Nusa Tenggara juga menunjukkan tanda-tanda positif. Kecukupan modal di lembaga ini tetap terjaga dengan baik, berada di atas ambang batas minimal masing-masing lima persen untuk BPR dan 12 persen untuk bank umumnya. Rasio likuiditas (CR) untuk BPR di Bali mencapai 14,77 persen, sedangkan untuk NTB dan NTT masing-masing mencapai 20,04 persen dan 7,41 persen. Selain itu, rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di BPR Bali tercatat 35,26 persen, sementara di NTB mencapai 46,14 persen, dan NTT sebesar 43,39 persen. Dengan demikian, OJK meyakini bahwa tingginya tingkat permodalan di sektor perbankan dapat mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul. OJK berkomitmen untuk terus mendorong kinerja intermediasi perbankan sambil tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan likuiditas yang terjaga. ANTARA