JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa dalam kabinet pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, jumlah kementerian diperkirakan akan berkisar antara 44 hingga 46 kementerian. Pernyataan ini diungkapkan oleh Dasco di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Jumat. Dasco menjelaskan bahwa perhitungan final mengenai jumlah kementerian masih dalam proses. Ia telah mendapatkan informasi terkait nomenklatur kementerian-kementerian yang ada. Fokus utama dari kabinet baru ini adalah mengoptimalkan fungsi kementerian agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa jumlah kementerian yang akan ada dalam pemerintahan mendatang direncanakan sejalan dengan janji kampanye yang telah diusung oleh Prabowo Subianto. Ia merinci bahwa program *Asta Cita* dan 17 Program Aksi akan diimplementasikan melalui berbagai kementerian, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk baru hasil pemecahan kementerian yang sedang berjalan. Selain itu, Dasco juga menyampaikan bahwa DPR RI akan menyesuaikan jumlah komisi-komisi dengan jumlah kementerian yang ada. Untuk itu, koordinasi antara DPR dan calon pemerintahan baru terus dilakukan. Ia berharap bahwa dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah yang dijadwalkan pada hari Senin, berbagai keputusan terkait jumlah kementerian akan mendekati finalisasi. Sebelumnya, pada 10 Oktober, sejumlah informasi yang diterima menunjukkan adanya dokumen berisi daftar "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang mencakup 13 komisi dan nama-nama kementerian yang direncanakan untuk kabinet mendatang. Berikut ini adalah daftar kementerian yang mungkin akan ada, meskipun masih bersifat sementara: 1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertahanan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 7. Kementerian Pertanian 8. Kementerian Kehutanan 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Pekerjaan Umum 11. Kementerian Perumahan Rakyat 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian Desa 14. Kementerian Transmigrasi 15. Kementerian Perdagangan 16. Kementerian BUMN 17. Kementerian Koperasi 18. Kementerian Perindustrian 19. Kementerian Pariwisata 20. Kementerian Ekonomi Kreatif 21. Kementerian UMKM 22. Kementerian Agama 23. Kementerian Sosial 24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 25. Kementerian Kesehatan 26. Kementerian Ketenagakerjaan 27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) 29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi 30. Kementerian Pendidikan Tinggi 31. Kementerian Kebudayaan 32. Kementerian Pemuda dan Olahraga 33. Kementerian Keuangan 34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 36. Kementerian Lingkungan Hidup 37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 38. Kementerian Hukum 39. Kementerian HAM 40. Kementerian Sekretariat Negara 41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan ANTARA