JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sejak awal menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan Indonesia secara merata, terutama di daerah pinggiran, desa-desa, pulau-pulau terluar, serta kawasan perbatasan. Dengan menerapkan konsep pembangunan yang berfokus pada Indonesia, pemerintah berupaya agar pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat di berbagai pelosok negeri dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi telah memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur, yang mencakup berbagai proyek seperti jalan tol, jalan nasional, bendungan, pelabuhan, serta menara telekomunikasi. Salah satu proyek besar yang tengah dilaksanakan adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam membangun konektivitas di Indonesia, mengingat negara ini terdiri dari ribuan pulau. Koneksi transportasi antara daerah serta antara berbagai moda—darat, laut, dan udara—akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya konektivitas yang baik, kebutuhan logistik masyarakat di berbagai daerah akan semakin terpenuhi, sehingga dapat menekan perbedaan harga antar wilayah. Percepatan sektor perdagangan dan layanan diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Tidak hanya di sektor ekonomi, konektivitas transportasi juga meningkatkan aksesibilitas antar daerah, yang pada gilirannya membuka potensi wisata menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di masing-masing wilayah. Selama dua periode kepemimpinan Jokowi, pembangunan jalan nasional telah mencapai 5.999 kilometer. Jalan-jalan ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas nasional, membuka akses ke daerah terisolasi, dan mengurangi disparitas antar wilayah sekaligus mendukung sistem logistik nasional. Di periode 2015 hingga 2024, pembangunan jalan tol mencapai 2.432 kilometer, yang tersebar di pulau-pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Dengan demikian, total panjang jalan tol yang sudah beroperasi hingga tahun 2024 adalah 3.212 kilometer. Pengembangan flyover pun telah mencapai 27.673 meter, yang direncanakan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Selain infrastruktur yang mendukung konektivitas, di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah juga berupaya memenuhi hak masyarakat terkait penyediaan air minum dan akses terhadap air bersih melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (*SPAM*). Dalam periode 2015-2024, pembangunan *SPAM* di Indonesia berhasil meningkatkan pasokan air sebanyak 36.380 liter per detik serta akses air minum bersih mencapai 93 persen pada tahun 2024. Penyediaan hunian yang layak menjadi perhatian tersendiri. Selama dua periode kepemimpinan, Jokowi telah mengelola lahan seluas 94.321 hektar untuk program penanganan kumuh, pengembangan kawasan wisata strategis, serta revitalisasi kawasan warisan budaya. Melalui Program Satu Juta Rumah (*PSR*), pemerintah telah membangun sebanyak 10.207.340 rumah. Pemerintah juga melakukan renovasi fasilitas pendidikan, olahraga, dan pasar dengan total mencapai 5.939 unit, terdiri dari 5.725 unit infrastruktur pendidikan, 88 pasar, dan 126 stadion/tempat. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis dan mendesak, pemerintah menciptakan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur melalui program Proyek Strategis Nasional (*PSN*). Secara keseluruhan, sebanyak 190 proyek PSN telah dibangun dengan anggaran mencapai Rp1.656,75 triliun (sekitar US$106,17 miliar). Proyek-proyek tersebut mencakup 48 proyek jalan, 56 proyek bendungan dan irigasi, 27 proyek areal, 13 proyek kereta api, 17 proyek energi, 15 proyek pelabuhan, serta sembilan proyek untuk air bersih dan sanitasi, tujuh proyek bandara, enam proyek teknologi, dan proyek lainnya dalam bidang perkebunan, pendidikan, penahan, dan perumahan. Selain dari proyek-proyek yang meningkatkan konektivitas, Jokowi juga mempercepat pengembangan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan produksi pangan dan listrik, yang ditandai dengan pembangunan bendungan dan saluran irigasi secara masif. Dalam dekade terakhir, pemerintah telah membangun sebanyak 53 bendungan dari target 61 bendungan. Bendungan-bendungan ini memiliki kapasitas air yang cukup besar, yaitu 3,89 miliar meter kubik, yang dapat mengairi lahan seluas 395.669 hektar, menampung air banjir hingga 13.596 meter kubik per detik, serta digunakan untuk menghasilkan listrik sebesar 225,15 megawatt. Selanjutnya, pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi pangan telah mencapai 1.228.440 hektar, sementara rehabilitasi jaringan irigasi yang ada mencakup total area sebesar 4.647.547 hektar. Saat ini, terdapat 7,5 juta hektar lahan yang diairi di Indonesia, dengan luas sawah yang didukung irigasi dari bendungan meningkat dari 11 persen pada tahun 2014 menjadi 19 persen atau sekitar 1,4 juta hektar pada tahun 2024. Akibatnya, indeks pertanaman meningkat dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 pada tahun 2024. Upaya masif dalam program infrastruktur air juga terlihat dari pengembangan bak penampungan untuk penyediaan air mentah, pengendalian banjir, dan cadangan air, yang telah mencapai 1.371 bak penampungan. Di samping itu, infrastruktur pendukung yang berupa pengendalian banjir dan perlindungan pantai, dengan total panjang 2.154 kilometer, juga telah dibangun untuk melindungi kota-kota pesisir dari abrasi dan erosi. Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan, guna menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan 15 pos perbatasan yang tersebar di seluruh negeri dari tahun 2015 hingga 2024. Selain untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, pembangunan pos perbatasan ini juga bertujuan untuk menegaskan dan menjaga batas wilayah negara di titik terluar dan memastikan daerah perbatasan tersebut aman serta menjadi bagian dari wilayah negara yang berdaulat. **Infrastruktur sosial** Pengembangan infrastruktur dari berbagai sektor diakui telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, isu-isu lain seperti dampak lingkungan dan sosial juga harus menjadi perhatian dan disentuh lebih lanjut. Perencanaan pembangunan yang komprehensif, mulai dari konsep pembangunan berkelanjutan, manfaat proyek, penciptaan lapangan kerja, hingga manajemen yang efisien, penting untuk diperhatikan dalam setiap proyek infrastruktur. Sejalan dengan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, infrastruktur sosial juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat, kualitas hidup, serta produktivitas, terutama di daerah-daerah terasing, terdepan, dan tertinggal (3T). Dengan cara ini, negara tidak hanya memiliki infrastruktur yang maju, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan ke depan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini karena peningkatan kemampuan masyarakat di berbagai sektor ekonomi sejalan dengan ide Revolusi Mental yang digagas oleh Jokowi selama Pemilihan Presiden 2014. Pemerintah selanjutnya diharapkan dapat memberikan perhatian serta solusi konkret yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif di seluruh penjuru negeri. ANTARA