JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bahwa realisasi pembangunan jalan desa di Indonesia yang mencapai panjang 366.000 kilometer selama sepuluh tahun masa jabatannya masih dianggap kurang memadai. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada acara pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Jumat siang. Dalam pidatonya, Jokowi menyoroti bahwa seharusnya panjang jalan desa yang sudah dibangun dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dari angka tersebut. Ia menekankan bahwa dengan adanya 74.800 desa di Indonesia, angka 366.000 kilometer berarti setiap desa hanya memiliki akses jalan sepanjang 4 hingga 5 kilometer, yang dinilainya tidak logis. "Seharusnya pembangunan jalan desa ini lebih dari sekadar itu," ujarnya, menilai bahwa angka realisasi ini masih jauh dari harapan. Jokowi menegaskan pentingnya jalan desa sebagai jalur distribusi yang vital bagi para petani dan pekebun dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Ia juga menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun pemerintahannya, anggaran telah difokuskan untuk mendukung pembangunan jalan desa, meskipun isu mengenai jalan tol seringkali lebih mendominasi pembicaraan publik. Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa upaya pemerintah tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga mencakup realisasi pembukaan 6.800 embung, yang berfungsi sebagai wadah cadangan air untuk mendukung kegiatan pertanian. Selain itu, pemerintah telah membangun 14.700 pasar desa untuk memfasilitasi pemasaran produk pertanian dan perkebunan. "Pasar desa ini penting, karena produk yang dihasilkan perlu memiliki tempat untuk dipasarkan," tambah Jokowi. Ia juga mengingatkan bahwa dalam rangka mendukung sektor kesehatan masyarakat, pemerintah telah membangun 46.000 unit fasilitas pos pelayanan terpadu (posyandu) baru, yang sebelumnya tidak ada. Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan Jokowi berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat perekonomian berbasis desa di Indonesia. ANTARA