JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Daniel Johan, menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini bertujuan untuk melestarikan serta menjaga warisan adat leluhur yang sangat berharga. Daniel menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat saat ini sangat erat kaitannya dengan komunitas adat yang ada. Ia mencatat bahwa mereka yang menolak keberadaan RUU ini akan menghadapi konsekuensi yang merugikan. "Keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat adat akan berpengaruh positif terhadap seluruh komponen masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan dan penanganan perubahan iklim dapat dilakukan secara lebih efektif dengan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat," ujarnya di hadapan sekelompok massa yang menggelar aksi untuk mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Jumat. Sebagai perwakilan rakyat, Daniel berkomitmen untuk mendorong agar RUU tersebut segera dapat ditetapkan dalam Prolegnas DPR untuk periode 2024-2029. Ia meyakini bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan Reformasi Agraria yang lebih komprehensif. "Kami berjuang bersama untuk semua adat yang ada di nusantara Indonesia. Ini adalah perjuangan kolektif," tegasnya. DPR RI pada periode sebelumnya juga telah mencatat bahwa terdapat tiga RUU, yaitu RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang telah dimasukkan dalam Prolegnas untuk periode 2024-2029. Wakil Ketua DPR RI menyampaikan bahwa ketiga RUU tersebut merupakan respons atas perhatian masyarakat, dan berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam masa jabatan mendatang. ANTARA