JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa terdapat penurunan signifikan dalam tingkat kepuasan publik, atau *approval rating*, pada awal masa pemerintahannya. Hal ini terjadi seiring dengan keputusan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dalam pidato pada pembukaan Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Jokowi menyebutkan bahwa pada dekade lalu, saat pengalihan subsidi BBM dilakukan, harga bahan bakar mengalami lonjakan setelah subsidi dipangkas. Pengurangan subsidi ini menyebabkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinannya merosot dari 72 persen menjadi 43 persen. Ia menjelaskan, "Ketika saya mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, *approval rating* saya berada di angka 72 persen, namun turun menjadi 43 persen. Itu merupakan risiko yang harus saya ambil. Saya telah merencanakan dan mengukur semuanya dengan hati-hati, dan saya memutuskan untuk mengambil risiko tersebut." Jokowi menekankan bahwa meskipun keputusan tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, hasil dari kebijakan itu memberikan Indonesia kemampuan fiskal yang lebih luas. Hal ini memungkinkan negara untuk melaksanakan berbagai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan. "Ketika itu, kita mampu menambah ruang fiskal sekitar Rp170 triliun. Dari situ, kita memulai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas," tambahnya. Selama sepuluh tahun terakhir, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil membangun infrastruktur jalan desa yang mencapai total 366.000 kilometer. Meskipun publik sering kali membahas tentang pembangunan jalan tol, presiden menegaskan pentingnya perkembangan infrastruktur desa. Selain itu, dalam periode tersebut, pembangunan jalan tol juga mengalami kemajuan signifikan dengan panjang total mencapai 2.433 kilometer. Jokowi menekankan bahwa semua pembangunan ini merupakan pencapaian yang penting bagi kemajuan infrastruktur di Indonesia. ANTARA