BATAM –
**Borneonews - Batam**, Pemerintah Kota Batam, yang terletak di Kepulauan Riau, saat ini tengah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis daring untuk mengevaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada warganya. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari SKM ini adalah untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, hasil survei ini juga akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. “Survei ini akan memberikan umpan balik secara berkala mengenai kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemkot Batam kepada masyarakat,” jelas Jefridin. Ia menambahkan bahwa hasil dari SKM merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian terhadap reformasi birokrasi, yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sebagai bagian dari proses ini, Pemkot Batam juga mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai aplikasi daring untuk Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan bukan hanya untuk sosialisasi, tetapi juga untuk menguatkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Jefridin berharap para peserta bimbingan teknis bisa memahami dengan baik materi yang diberikan, sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat tercapai dengan optimal. “Metode ini merupakan inovasi baru dalam pelaksanaan survei yang diharapkan dapat menghasilkan indeks kepuasan masyarakat yang lebih baik,” ungkapnya. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB, Noviana Andrina, menjelaskan bahwa kebijakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat ini terintegrasi dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan pedoman terkait pelaksanaan SKM di unit layanan penyelenggaraan publik. SKM didefinisikan sebagai bentuk kolaborasi antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat, yang bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan. Dengan demikian, diharapkan penyelenggara layanan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan dalam kualitas layanan yang mereka berikan. “Aplikasi SKM ini diharapkan menjadi alat yang mempermudah masyarakat atau pengguna layanan dalam memberikan umpan balik atas layanan yang mereka terima. Bagi penyelenggara layanan, aplikasi ini juga akan memudahkan mereka dalam menjangkau responden untuk mengisi survei,” tambahnya. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batam dapat berpartisipasi secara aktif dalam penerapan aplikasi SKM, untuk memperbaiki pelaksanaan survei dan memberikan peningkatan pada pelayanan publik di Batam. ANTARA