JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengingatkan seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang menjalankan tugas sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di Markas *UNIFIL* Lebanon untuk senantiasa berhati-hati. Peringatan ini disampaikan oleh Jokowi sehubungan dengan insiden yang melibatkan beberapa anggota TNI yang mengalami luka akibat serangan militer Israel di wilayah Lebanon. "Dalam situasi yang menegang seperti ini, jika ada yang mengalami luka ringan, tentu saja kita semua perlu lebih waspada, terutama bagi mereka yang berada di lokasi tersebut," ungkap Jokowi secara singkat saat menjalani serangkaian kegiatan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada hari Jumat. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengonfirmasi bahwa dua personel penjaga perdamaian dari Indonesia mengalami cedera ringan sebagai dampak dari serangan yang dilancarkan oleh militer Israel terhadap menara observasi di Markas *UNIFIL*, yang terletak di Naqoura, Lebanon, pada malam hari tanggal 10 Oktober. "Serangan yang dilancarkan terhadap menara di Naqoura menyebabkan dua personel kami mengalami luka. Kedua penjaga perdamaian tersebut berasal dari Indonesia," kata Retno saat berbincang di tengah kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-45 ASEAN yang berlangsung di Vientiane, Laos, pada hari Jumat. Berdasarkan informasi kronologis yang diakumulasi oleh Retno dari *UNIFIL*, serangan yang dilakukan oleh Angkatan Pertahanan Israel (IDF) terjadi sekitar pukul 05.05 waktu setempat, yang diarahkan kepada bangunan menara observasi OP-4 di Green Hill, Naqoura. Tak lama setelah insiden tersebut, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan untuk membahas situasi yang berlaku di wilayah Timur Tengah, sebagai respon terhadap serangan tersebut. Retno menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan *briefing* yang diselenggarakan untuk mempertimbangkan kondisi di Timur Tengah. Selain itu, Menlu juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pertemuan Dewan Keamanan PBB ini adalah atas permintaan Prancis sebagai negara yang memiliki mandat dalam urusan Lebanon serta *UNIFIL*. ANTARA