PADANG –
**Borneonews - Pasaman Barat**, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat telah merilis data mengenai tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pada tahun 2023, angka kemiskinan tercatat mencapai 33.520 jiwa, yang setara dengan 6,92 persen dari total populasi. Dari jumlah tersebut, terdapat pula kemiskinan ekstrem yang mencapai 0,70 persen, atau sekitar 3.410 jiwa. Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat, Ikhwanri, menjelaskan bahwa pihaknya terus berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Meskipun upaya tersebut berjalan, angka kemiskinan di Pasaman Barat hanya mengalami penurunan minimal yaitu 0,01 persen dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (*P3KE*), terdapat sekitar 36.040 kepala keluarga di wilayah ini. Dari jumlah tersebut, 3.435 kepala keluarga tinggal di rumah yang tidak layak huni, 13.226 kepala keluarga tidak memiliki akses ke fasilitas buang air besar yang memadai, dan 17.329 kepala keluarga tidak memiliki akses ke sumber air minum yang layak. Selain itu, 544 kepala keluarga tidak memiliki akses ke sumber penerangan listrik dari PLN, sedangkan 5.936 kepala keluarga masih menggunakan kayu dan minyak tanah untuk memasak. Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola variabel *P3KE* dengan membaginya menjadi empat kelompok, yaitu variabel pokok, variabel prioritas, variabel pengendali, dan variabel program. Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, berdasarkan surat dari Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, ada sebanyak 91 sub-kegiatan yang akan didanai pada tahun 2024. Sebanyak 52 sub-kegiatan direncanakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 14 sub-kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 25 sub-kegiatan untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan. Total alokasi anggaran untuk semua kegiatan tersebut mencapai Rp206.526.031.744, yang merupakan 29,08 persen dari total belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, Pemkab Pasaman Barat juga melakukan sinkronisasi data kemiskinan dengan data tentang stunting yang diperoleh melalui e-Penanggulangan Program Keluarga Berbasis Masyarakat (*e-PPGBM*). Dari total 5.098 balita yang mengalami stunting, sebanyak 453 di antaranya terdata sebagai anak yang berasal dari keluarga miskin, sementara 109 balita lainnya berada pada desil 1 *P3KE*. Dari 109 balita stunting tersebut, 60 anak tinggal di rumah yang tidak layak huni, 211 anak tidak memiliki akses ke fasilitas buang air besar yang layak, dan 239 anak tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak. Selain itu, 3 balita tidak memiliki sumber penerangan listrik dari PLN, dan 71 balita masih tinggal di rumah yang menggunakan kayu serta minyak tanah untuk keperluan memasak. Sebagai bentuk respons terhadap masalah rumah tidak layak huni, pada tahun 2023 sebanyak 141 unit rumah, atau sekitar 54 persen, telah diperbaiki, yang mana penerima manfaatnya tercatat dalam data *P3KE*. Sementara itu, untuk bantuan di sektor pertanian, terdapat 52 penerima bantuan benih padi yang merupakan 32 persen dari data *P3KE*. Di bidang pendidikan, terdapat 179 penerima beasiswa dari Baznas, yang juga tercatat sebagai 10,8 persen dari data *P3KE*. Untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan dan stunting, Pemkab Pasaman Barat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan setempat melalui inovasi demi mengurangi angka stunting melalui program intervensi gizi yang terintegrasi. Pada tahun 2023, total bantuan yang berhasil dikumpulkan mencakup Rp101 juta yang diberikan kepada empat penerima manfaat untuk program renovasi rumah, pembuatan jamban, sambungan air minum, sambungan listrik, serta penyediaan kompor gas dan regulator. Pemkab Pasaman Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 6,92 persen, atau 33.520 jiwa, menjadi 6,84 persen, setara dengan 26.816 jiwa pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah menerima kunjungan dari Pemkab Tangerang untuk berbagi informasi serta strategi terkait penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. ANTARA