JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) saat ini tengah melaksanakan pendataan dan verifikasi terhadap koperasi yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengklasifikasikan koperasi ke dalam kategori *open loop* (terbuka) atau *close loop* (tertutup), yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap koperasi di Tanah Air. Adji Permana, Asisten Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop UKM, mengungkapkan bahwa dalam rangka pendataan dan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang dilakukan di Bogor, proses verifikasi ini akan dilakukan dengan kolaborasi pihak Dinas Koperasi dan UKM serta tim verifikator dari PT Surveyor Indonesia. Definisi dari kedua kategori koperasi ini berbeda. Koperasi *open loop* adalah koperasi yang menawarkan layanan tidak terbatas kepada anggotanya saja, tetapi juga kepada masyarakat umum, yang termasuk non-anggota. Sedangkan untuk koperasi *close loop*, layanan yang tersedia hanya diperuntukkan bagi anggota dan koperasi lainnya. Melalui rilis pers yang disampaikan, Adji menekankan bahwa data yang diperoleh dari verifikasi koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam ini akan dijadikan sebagai langkah awal dalam pengawasan seluruh koperasi di Indonesia. Ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Adji juga menanggapi berbagai tuduhan yang menyatakan bahwa penentuan kategori koperasi ini akan berdampak negatif dan mematikan koperasi-koperasi tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa daftar koperasi yang masuk dalam kategori *open loop* akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada tanggal 12 Januari 2025. Sementara itu, koperasi yang tergolong *close loop* akan tetap mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Kemenkop UKM. Dalam kesempatan yang sama, Suwandi, seorang akademisi, menyatakan bahwa penyusunan daftar koperasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Proses ini juga membutuhkan panduan yang jelas, alat bantu yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih serta keterlibatan aktif dari koperasi dan tim verifikator. Suwandi menambahkan bahwa pentingnya dukungan koordinasi serta pendampingan dari pemerintah daerah selama proses pendataan dan penilaian sangatlah krusial. Ia menjelaskan bahwa klasifikasi koperasi ke dalam kategori *open loop* atau *close loop* dapat dilakukan dengan menganalisis sejumlah parameter, termasuk sumber dana yang diperoleh, jenis layanan yang diberikan, serta pola usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa perbedaan utama antara koperasi *open loop* dan *close loop* terletak pada sumber dana yang dihimpun. Koperasi *open loop* menghimpun dana dari pihak-pihak di luar anggota, sedangkan koperasi *close loop* hanya mengumpulkan dana dari anggota dan koperasi lainnya. ANTARA