BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya untuk menciptakan kesetaraan hukum melalui keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH berfungsi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Jumadi, mengemukakan bahwa peran LBH sangat krusial dalam pelaksanaan bantuan hukum ini. Penegasan ini disampaikan saat penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum untuk triwulan III tahun anggaran 2024 di Banjarmasin. Menurut Jumadi, fungsi LBH tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas resmi, namun juga memerlukan dedikasi sosial yang tinggi untuk mendukung masyarakat. Ia berharap bantuan hukum yang diberikan dapat berlanjut hingga masalah tersebut terselesaikan sepenuhnya. Dalam harapannya, seluruh LBH diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. "Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memahami dan mengakses layanan bantuan hukum, kesetaraan hukum akan lebih mudah tercapai," ungkapnya. Jumadi juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas LBH sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, agar dampak positif dari bantuan hukum ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Adapun LBH yang terlibat dalam penandatanganan kontrak addendum tersebut meliputi berbagai lembaga, seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura. Selain itu, juga ada Posbakumadin Banjarbaru, Posbakumadin Tanah Laut, Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan, serta Lembaga Bantuan Hukum Sipakatuo. ANTARA