JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi, menegaskan bahwa koperasi memiliki peran yang signifikan dalam memajukan kapasitas usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara peluncuran buku berjudul *Serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM*, yang berlangsung di Purwokerto, Jawa Tengah, Ahmad menjelaskan bahwa koperasi merupakan platform yang sangat strategis untuk mengorganisir usaha-usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam rantai pasokan industri yang lebih besar. Dia menekankan bahwa sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia beroperasi dalam skala yang sangat kecil. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dianggap sebagai solusi yang tepat untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. "Koperasi merupakan wadah yang ideal untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha-usaha ini," ungkap Ahmad. Walaupun prinsip-prinsip koperasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja bisnis di banyak negara maju, seperti dalam contoh Koperasi Susu Fonterra di Selandia Baru dan Koperasi Mondragon di Spanyol, penerapan koperasi di Indonesia masih menemui berbagai kendala. Ahmad menggarisbawahi salah satu masalah utama, yakni pengelolaan koperasi yang masih kurang profesional dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. "Di negara-negara maju yang memiliki sistem kapitalis kuat, tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi sangat tinggi. Berbeda jauh dengan Indonesia, di mana hanya sekitar 9,5 persen dari populasi yang terlibat," ujar Ahmad, mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi ini. Sebagai respons untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, Kemenkop UKM telah meluncurkan beragam inisiatif untuk memperbaiki citra koperasi. Salah satu inisiatif tersebut adalah percepatan pembangunan pabrik minyak goreng berbasis koperasi. Dengan program ini, diharapkan petani sawit dapat berperan aktif dalam seluruh proses produksi minyak sawit, sehingga pendapatan mereka tidak hanya bergantung pada harga tandan buah segar (TBS). Lebih lanjut, Kemenkop UKM fokus pada pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk nelayan anggota koperasi. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah akses nelayan terhadap bahan bakar bersubsidi dengan harga yang wajar. Ahmad menjelaskan bahwa sekitar 60 persen biaya operasional nelayan digunakan untuk pembelian bahan bakar, sehingga memengaruhi kesejahteraan mereka secara signifikan. Kementerian Koperasi juga mulai menginisiasi program koperasi multi pihak (KMP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021. Dengan pendekatan ini, koperasi-koperasi kecil dapat bersinergi dalam bentuk konsorsium, yang memungkinkan mereka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan volume usaha. Modernisasi koperasi diharapkan menjadi strategi yang efektif untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, agar bergabung dalam koperasi. Ahmad menegaskan pentingnya upaya ini dalam menciptakan ekosistem koperasi yang lebih dinamis dan berkelanjutan di Indonesia. ANTARA