JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wacana untuk memisahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua lembaga atau kementerian yang terpisah disambut dengan positif. Salah satu yang menunjukkan dukungan terhadap ide ini adalah Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI). Ketua dari ICCI, Firdaus Putra, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, mengungkapkan bahwa pemisahan tersebut sangat logis. Ia menyoroti bahwa hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga indikator makro yang relevan dengan wacana ini. Firdaus menguraikan bahwa indikator pertama adalah proporsi target usaha kecil dan menengah, yang diproyeksikan meningkat dari 1,44 persen pada tahun 2025 menjadi 5 persen pada tahun 2045. Namun, ia menambahkan bahwa data mengenai jumlah pelaku usaha saat ini tidak disebutkan secara spesifik. Indikator kedua adalah rasio kewirausahaan yang diharapkan dapat tumbuh dari 3,14 persen menjadi 8 persen. Sedangkan indikator ketiga adalah rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang diperkirakan meningkat dari 1,1 persen menjadi 5 persen. Berdasarkan data tersebut, Firdaus berpendapat bahwa memecah Kemenkop UKM menjadi dua kementerian adalah suatu solusi yang rasional. Ia berargumen bahwa tidak logis jika semua target makro tersebut dibebankan hanya pada satu kementerian saja. Oleh sebab itu, dari sudut pandang teknokratik, langkah pemisahan ini sangat dapat diterima dan bukan sekedar hasil akomodasi politik untuk menambah jumlah kementerian. Lebih dari itu, pemisahan kementerian ini diharapkan dapat menciptakan fokus yang lebih baik, didukung oleh sumber daya yang memadai serta struktur organisasi yang lebih efektif. Menyoroti pentingnya koperasi, Firdaus menegaskan bahwa pemisahan tersebut sejalan dengan aspirasi gerakan koperasi. Ia mencatat bahwa kabar mengenai pemisahan ini disambut dengan antusiasme, terutama di kalangan komunitas koperasi. Banyak yang beranggapan bahwa perubahan ini dapat menjadi momentum bagi transformasi koperasi di Indonesia selama dua dekade ke depan. Terhadap isu ini, beredar informasi mengenai 46 nomenklatur kementerian dan lembaga pemerintah yang akan datang. Dalam daftar tersebut, Kementerian Koperasi berada pada nomor 22, sedangkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada nomor 26. Kabar mengenai pemisahan Kemenkop UKM ini semakin memperkuat spekulasi terkait pandangan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menginginkan kementerian fokus pada bidang-bidang tertentu. ANTARA