JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi yang melibatkan *mark-up* anggaran iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB) dengan total biaya mencapai Rp200 miliar. Hardjuno menyatakan bahwa langkah investigasi yang transparan sangat penting untuk menjaga serta memulihkan reputasi Bank BJB, terutama di tengah situasi di mana dukungan nasabah mulai menurun. Ia menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan ini, menambahkan, “Kepercayaan publik atas Bank BJB harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai karena nila setitik membuat jatuh dan menggerus kepercayaan serta performa BJB, yang selama ini menjadi salah satu bank terpercaya di Indonesia.” Lembaga keuangan seperti bank, menurutnya, sangat sensitif terhadap isu-isu yang muncul. Meskipun hal-hal kecil dapat mempengaruhi kinerja bank dan citranya di mata masyarakat, kasus dugaan penggelembungan anggaran penempatan iklan oleh BJB periode 2021 hingga 2023 dengan nilai mencapai Rp200 miliar, memiliki dampak yang cukup besar. Meskipun KPK telah menemukan indikasi tentang keberadaan tersangka dalam kasus ini, pemberitahuan resmi mengenai siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut belum diumumkan hingga saat ini. Hardjuno berharap, pengumuman resmi tersebut dapat segera dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia berpendapat bahwa, “Dengan pengumuman resmi nama tersangka, publik bisa mendapatkan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini sehingga proses hukum bisa berjalan lancar dan adil.” Bank BJB selama ini dikenal telah mendapatkan banyak penghargaan berkat prestasi kinerjanya. Namun, munculnya tuduhan mengenai potensi pembobolan dana negara berisiko mencoreng reputasi lembaga keuangan tersebut. Hardjuno menekankan bahwa Bank BJB memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga penting bagi bank ini untuk mempertahankan kinerjanya dengan baik. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap jenis pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara, perlu ditangani dengan cepat dan tepat. Hardjuno menegaskan, “Bank BJB merupakan bank yang maju dengan berbagai penghargaan yang diraihnya. Maka, integritas dan kepercayaan publik terhadap bank ini perlu dijaga.” ANTARA