JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Asosiasi Eksportir Sayuran dan Buah Indonesia (AESBI) menegaskan bahwa penerapan transaksi digital dapat mempercepat jalur distribusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Itu termasuk para pelaku usaha di sektor sayuran dan buah yang kini lebih mudah menjangkau konsumen langsung. Ketua AESBI, Sandy Widjaja, mengungkapkan bahwa pertumbuhan transaksi digital di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi produsen untuk memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung kepada *end user* tanpa perantara yang panjang. Menurutnya, kondisi ini mengakibatkan adanya pengurangan rantai pasokan serta harga produk yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum digitalisasi. Ia menekankan, bagi para eksportir, perubahan ini menuntut upaya lebih dalam mencari produk yang berada dalam kategori kompetitif untuk diekspor. Sandy juga menjelaskan bahwa penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam transaksi digital memainkan peran penting dalam mempercepat proses pembayaran. "Untuk barang-barang yang mudah rusak, perhatian khusus diperlukan. Dengan sistem pengkodean yang baik, kita dapat memastikan bahwa produk tersebut mendapat prioritas agar tidak mengalami kerusakan akibat antrian yang berkepanjangan atau paparan sinar matahari," jelasnya lebih lanjut. Indra, Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengembangkan sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB). Sistem ini memungkinkan pembayaran secara online dengan memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan untuk kebutuhan seperti pembayaran listrik, BPJS, air PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, dan lainnya. "Jika manfaat dan kemudahan sistem ini semakin meningkat dan tentunya gratis, masyarakat pasti akan menjadikannya pilihan utama. Pindah ke transaksi digital adalah suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Ini adalah bagian dari perkembangan ekonomi digital Indonesia," ujarnya. Meski begitu, Indra mengakui masih ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya wawasan dan literasi masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha, yang masih merasa ragu untuk menggunakan aplikasi digital. Oleh karena itu, pendidikan dan pendampingan tentang manajemen keuangan untuk UMKM sangat diperlukan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas. Diharapkan, perusahaan yang memberikan pendampingan dan konsultasi dalam bidang keuangan digital perlu memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu, ISO 37001:2016 untuk sistem manajemen anti penyuapan, serta ISO 27001:2022 terkait dengan sistem keamanan informasi agar dapat memberikan layanan yang terbaik. ANTARA