JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program pemberian makanan bergizi secara gratis, yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta jiwa di Indonesia. Dadan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program ini, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kolaborasi ini sangat menjanjikan terutama dalam penanganan masalah stunting, yang merupakan salah satu fokus utama dalam intervensi gizi yang akan dilakukan. Program ini diharapkan lebih efektif karena akan menyasar tidak hanya anak-anak dari tingkat SD hingga SMA, tetapi juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Dalam kesempatan tersebut, Dadan menekankan pentingnya integrasi dalam program intervensi gizi ini. Menurutnya, program tersebut tidak hanya akan berfungsi untuk memenuhi gizi anak di sekolah, tetapi juga untuk mendukung seluruh tahapan pertumbuhan individu, mulai dari dalam kandungan hingga usia dewasa muda. Ia menegaskan, "Semua aspek dalam rangkaian ini harus terjangkau agar hasilnya optimal." Dadan juga memberikan penjelasan mengenai perubahan istilah dari 'makan siang gratis' menjadi 'makan bergizi gratis'. Perubahan ini didasarkan pada hasil uji coba yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa anak-anak di tingkat PAUD hingga kelas 2 SD biasanya pulang sekolah sekitar pukul 10.00, sehingga pengiriman makanan akan dilakukan pada pukul 08.00. Sementara itu, untuk siswa SD kelas 3 hingga 6 yang bersekolah hingga pukul 12.00, mereka akan menerima makanan sekitar pukul 09.00. Adapun siswa tingkat SMP dan SMA yang sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00, akan mendapatkan makanan pada sekitar pukul 11.30. “Maka dari itu, istilah 'makan siang gratis' tidak lagi cocok, dan kami menyesuaikannya menjadi 'makan bergizi gratis',” ujar Dadan, menambahkan bahwa adaptasi istilah tersebut bertujuan untuk mencerminkan waktu penerimaan makanan yang lebih variatif. Dalam bagian lain, Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Sundoyo, juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk program makan bergizi gratis ini. Menurutnya, Badan Gizi Nasional memiliki peran penting dalam intervensi gizi, sementara BKKBN bertanggung jawab dalam penyediaan informasi, data, dan koordinasi dengan lembaga lain yang terlibat. Terkait dengan penanganan stunting, Sundoyo mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan kajian untuk menurunkan angka stunting yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2024. Hasil kajian tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk kebijakan intervensi stunting di tahun 2025. Ia menambahkan, "Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, yang akan dirilis dan dapat dilihat perkembangan terkait penurunan angka stunting." ANTARA