JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengungkapkan pentingnya Pakta Masa Depan yang telah diadopsi oleh organisasi global tersebut untuk masyarakat di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dalam pernyataannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-PBB ke-14 yang berlangsung di Vientiane, Laos, Guterres menyampaikan empat aspek kunci dari pakta tersebut. Melalui pusat informasi PBB (UNIC), Guterres menyampaikan bahwa keempat area penting tersebut meliputi konektivitas, keuangan, iklim, dan perdamaian. Ia mengawali penjelasannya dengan menyoroti isu konektivitas. Guterres menegaskan bahwa tujuan utama dari konektivitas adalah agar teknologi dapat memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dia menambahkan bahwa meskipun konektivitas internet, baik *broadband* maupun seluler, telah berkembang pesat di seluruh Asia Tenggara, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan. Guterres juga mencatat munculnya kesenjangan baru terkait kemajuan *Artificial Intelligence* (AI). Menurutnya, penting bagi setiap negara untuk memiliki akses yang setara terhadap teknologi ini dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata kelola kebijakan publik. Lebih lanjut, Guterres memaparkan bahwa Pakta Masa Depan mencakup terobosan signifikan, yakni perjanjian universal pertama yang menetapkan tata kelola internasional untuk AI. Hal ini bertujuan memberikan ruang bagi setiap negara untuk melakukan pengembangan dalam bidang teknologi AI serta memperkuat kemitraan internasional untuk meningkatkan kapasitas AI di negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, menurut pakta tersebut, pemerintah diharuskan untuk membentuk panel ilmiah independen tentang AI dan memulai diskusi global mengenai tata kelolanya di tingkat PBB. Selanjutnya, Guterres berfokus pada isu keuangan. Ia menyebutkan bahwa lembaga keuangan internasional saat ini tidak mampu lagi menyediakan jaringan pengaman global atau memberikan dukungan yang diperlukan bagi negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, Pakta Masa Depan justru mendorong negara-negara untuk mempercepat reformasi dalam arsitektur keuangan internasional, guna menutup kesenjangan pembiayaan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Guterres juga menegaskan bahwa pakta tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap negara dapat menjamin investasi yang berkelanjutan untuk pembangunan jangka panjang dan memperkuat representasi negara-negara berkembang dalam forum internasional. Selain itu, pakta ini mendesak negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk memimpin stimulus SDGs dengan nilai mencapai 500 miliar dolar AS (sekitar Rp7,79 kuadriliun) per tahun. Guterres kemudian membahas masalah iklim dengan menggarisbawahi perlunya tindakan besar-besaran untuk mengurangi emisi karbon. Dia menyarankan agar setiap negara harus menyiapkan kontribusi nasional baru yang selaras dengan komitmen untuk membatasi kenaikan suhu global maksimum hingga 1,5 derajat Celsius pada tahun depan. Negara-negara maju juga diharapkan untuk memenuhi janji mereka mengenai pengandaan pendanaan adaptasi iklim. Di akhir pernyataan, Guterres menyoroti pentingnya upaya ASEAN dalam menciptakan dialog dan penyelesaian konflik secara damai, mencakup berbagai isu, termasuk yang terjadi di Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan. Ia memberikan apresiasi atas penghormatan yang dilakukan ASEAN terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut. Terkait konflik yang sedang berlangsung di Myanmar, Guterres menyatakan dukungannya untuk memperkuat kerjasama antara Utusan Khusus PBB dan ketua ASEAN. Hal ini penting guna menemukan solusi inovatif yang mendukung proses yang dipimpin oleh Myanmar, termasuk pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN yang efektif dan komprehensif. ANTARA