BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) telah meluncurkan inisiatif baru untuk mengintegrasikan informasi keuangan antara tingkat pusat dan daerah melalui penerapan *Government Finance Statistics* (GFS). Peluncuran ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelaporan yang dapat memberikan data yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi serta keuangan, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, menjelaskan bahwa GFS adalah sebuah sistem yang dirancang berdasarkan pedoman statistik keuangan pemerintah. Melalui sistem ini, diharapkan akan terjalin sinergi yang lebih baik dalam pengumpulan dan penyajian data keuangan yang dihasilkan oleh semua entitas pemerintah. "Kanwil DJPb Kalsel merupakan salah satu dari tiga Kanwil di Indonesia yang dipilih sebagai tempat uji coba untuk menyusun GFS korporasi publik, yang mencakup seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Selatan," tambahnya. Lebih lanjut, Syafriadi menyatakan bahwa penerapan GFS adalah langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah. Ini sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menekankan pentingnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang akurat serta melibatkan pengolahan statistik keuangan yang terstandarisasi. GFS juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta membandingkan pengelolaan keuangan antar negara atau *cross-country studies*. Kementerian Keuangan telah lebih dulu menyusun statistik keuangan pemerintah di tingkat nasional, yang menambah nilai kehadiran GFS ini. Di tingkat nasional, laporan GFS menyuguhkan data manajerial yang mencakup statistik keuangan pemerintah secara menyeluruh. Ini mencakup aktivisitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Umum dalam periode tertentu, dengan klasifikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan konsolidasi data keuangan dilakukan di masing-masing provinsi. Untuk menyusun laporan GFS di tingkat wilayah, Kanwil DJPb Kalsel memiliki rencana penyampaian laporan triwulanan dan tahunan. Laporan ini mencakup dua jenis laporan keuangan statistik pemerintah: Laporan Operasional (LO) statistik dan Neraca Statistik. LO Statistik akan mendokumentasikan ringkasan transaksi dari unit sektor pemerintah umum selama periode tertentu. Di sisi lain, Neraca Statistik akan menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih unit sektor pemerintah umum pada waktu tertentu. Syafriadi menambahkan, "Dengan tersusunnya GFS pada tingkat wilayah, masyarakat di Kalimantan Selatan dapat lebih mudah mengakses dan memahami kondisi keuangan secara keseluruhan, yang akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah di daerah." ANTARA