JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan keyakinannya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi di Indonesia. Arief menyatakan, "Kami sangat menghargai pelaksanaan program MBG. Dengan adanya inisiatif ini, kami yakin ekonomi akan mengalami percepatan. Sebelumnya, tidak ada kepastian mengenai keberadaan *standby buyer* atau *offtaker*; kini situasi tersebut akan lebih terjamin." Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi di Jakarta. Ia menekankan pentingnya integrasi antara sektor hulu dan hilir dalam sistem pangan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Melalui program ini, para petani dan peternak lokal akan mendapatkan kepastian dalam penyerapan hasil pertanian dan peternakan mereka. Keberadaan program MBG diharapkan dapat mengurangi permasalahan berlebihnya produksi yang seringkali membuat harga komoditas pangan jatuh. Dengan adanya program MBG, Arief optimis bahwa ketersediaan pangan akan lebih terkendali dan distribusinya akan lebih efisien. Selain itu, program ini diharapkan mampu menurunkan kerawanan pangan di berbagai daerah, sehingga berdampak positif pada penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. "Ketika program ini berjalan dengan maksimal, ditargetkan dapat menjangkau hingga 82,5 juta orang per hari, bahkan hingga dua kali sehari. Ini akan berdampak luar biasa. Daerah yang rentan terhadap krisis pangan bisa berkurang, dan angka stunting dapat menurun hingga satu digit," ungkapnya. Bapanas menganggap pentingnya memanfaatkan potensi produksi lokal melalui pengelolaan hasil pertanian yang lebih efektif sebagai bagian dari program MBG. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat sekitar 15,7 juta usaha pertanian perorangan yang bergerak di sektor tanaman pangan, yang mencakup 89 persen dari total 17,5 juta usaha pertanian. Rata-rata pendapatan petani perorangan pada tahun 2023 juga meningkat secara signifikan, mencapai Rp66,82 juta per tahun, yang merupakan kenaikan empat kali lipat dibandingkan dengan pendapatan rata-rata tahun 2021, yang hanya sebesar Rp15,41 juta. "Ke depannya, ini bukan sekadar transisi pemerintahan, melainkan sebuah keberlanjutan. Kami di Bapanas siap mendukung dan membantu Badan Gizi Nasional, termasuk dalam mempersiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola," ujar Arief. Dalam pelaksanaan program MBG, Bapanas juga ingin memastikan bahwa penyediaan pangan bergizi tidak hanya terpaku pada satu jenis sumber protein, tetapi juga memperhatikan kearifan lokal. Program tersebut diharapkan memberikan variasi dalam penyediaan pangan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Itu juga telah diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2024, di mana pengadaan pangan bergizi dapat disesuaikan dengan sumber daya lokal. Sebagai contoh, di wilayah Indonesia Timur, ikan menjadi sumber protein utama, bukan hanya daging," jelasnya. Lebih jauh, optimasi hasil produk lokal diharapkan dapat menjamin kepastian produksi yang diterima oleh program pemerintah, yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para petani. "Jika kita melihat data mengenai Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), dan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT), pemerintah selama ini telah berhasil menjaga tren indeks di atas 100 poin," tuturnya. Dia juga mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2022, indeks NTPP selalu berada di atas angka 100, sedangkan NTPH sejak Februari 2022 konsisten di level yang sama. Begitu pula dengan NTPT, yang terus mengalami tren positif sejak Maret 2023. "Pada tahun 2024, ketiga indeks tersebut mencapai puncaknya dalam dua tahun terakhir. Pada Februari 2024, NTPP tertinggi tercatat sebesar 120,30, sedangkan NTPH mencapai 125,66 pada Juni 2024, dan NTPT tertinggi ada di angka 104,81 pada bulan yang sama," tambah Arief. Selanjutnya, Arief menjelaskan bahwa program ini juga memberikan peluang besar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan untuk memperkuat perannya dalam menjaga cadangan pangan pemerintah. Sehingga, produksi yang berlebih dapat dilakukan penyerapan oleh pemerintah dengan lebih efektif. ANTARA