JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengingatkan bahwa kedaulatan negaranya atas Laut China Selatan didasarkan pada sejarah yang panjang dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Beijing, ia menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak maritim China di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang memberikan pernyataan di KTT ASEAN-AS yang diadakan di Vientiane, Laos. Blinken menyampaikan kekhawatiran AS mengenai tindakan China yang dianggap semakin provokatif serta melanggar hukum di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Menurut Blinken, tindakan tersebut telah berdampak negatif bagi kapal-kapal dan warga negara ASEAN, serta bertentangan dengan komitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Dalam konferensi pers tersebut, Mao Ning mencatat bahwa China dan negara-negara lainnya yang terlibat di Laut China Selatan memiliki kapasitas dan pemahaman yang diperlukan untuk menangani permasalahan melalui dialog. Ia menekankan pentingnya pengendalian situasi di kawasan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan AS dan negara-negara luar hanya menambah ketegangan dengan meningkatkan kegiatan militer di Laut China Selatan. Selanjutnya, Mao Ning menyoroti bahwa ketidakstabilan terbesar di Laut China Selatan berasal dari tindakan AS dan sekutunya. Ia juga mengingatkan bahwa isu Taiwan adalah masalah internal China dan setiap upaya campur tangan dari pihak luar tidak dapat diterima. Menurutnya, menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan bergantung pada pengakuan prinsip "Satu China" dan pemahaman atas tiga komunike yang telah disepakati antara China dan AS. Dalam konteks ini, Mao Ning mengungkapkan bahwa China baru-baru ini memberlakukan sanksi terhadap tiga perusahaan serta sepuluh individu yang terlibat dalam penjualan senjata kepada Taiwan. Ia menegaskan penentangan kuat China terhadap penjualan senjata AS ke Taiwan, yang dilihatnya sebagai gangguan terhadap urusan dalam negeri dan pelanggaran terhadap kedaulatan China. Tak hanya itu, Mao Ning juga merespons pernyataan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, yang menyatakan akan melawan praktik "aneksasi" terhadap kedaulatan. Menurut Mao, pernyataan tersebut hanya akan menambah ketegangan di Selat Taiwan. Ia berpendapat bahwa usaha untuk menolak reunifikasi melalui penggunaan kekuatan tidak akan berhasil, terlepas dari jumlah senjata yang mungkin akan diperoleh. Akhirnya, ia memperingatkan bahwa langkah AS untuk mendukung agenda kemerdekaan Taiwan dengan penyediaan senjata hanya akan meningkatkan risiko terjadinya konflik militer di kawasan tersebut. Mao Ning menegaskan bahwa meskipun ada penjualan senjata yang dilakukan, hal itu tidak akan mengubah tekad China untuk melindungi kedaulatannya dan memastikan integritas teritorialnya. ANTARA