SURABAYA –
**Borneonews - Lumajang**, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses distribusi bantuan sosial (bansos), terutama menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang akan datang. Hal ini menjadi perhatian utama agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga dari pengaruh politik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, Retno Wulan Andari, menjelaskan bahwa isu mengenai penempelan stiker pada bantuan sosial bukanlah hal yang berada dalam kewenangan pihaknya. "Penempelan stiker itu terjadi di luar balai desa, bukan saat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat," ungkapnya saat ditemui di kantornya. Pernyataan ini mencuat sebagai respons terhadap berita terkait penyaluran bantuan sosial di Kaliboto Lor yang diduga disusupi stiker yang mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Dalam upaya mencegah terulangnya kejadian serupa, DKPP telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang. "Kami akan mendapatkan pendampingan dari Bawaslu dalam setiap kegiatan distribusi bantuan pangan di desa-desa," katanya. Retno menambahkan, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Kaliboto Lor tersebut bersumber dari Badan Pangan Nasional. Dalam konteks ini, DKPP berfokus pada pemantauan kualitas beras yang disalurkan dan memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan penerima dengan tepat. "Kami memahami bahwa distribusi bantuan sangat rentan terhadap politisasi. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Bulog untuk mendorong penundaan distribusi jika diperlukan," jelasnya. Dia juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dihentikan secara sepihak, mengingat waktu penyaluran sudah ditetapkan dalam *time schedule* oleh PT. Pos Indonesia dan Bulog. "Saya sudah berkoordinasi dengan Bulog mengenai kemungkinan penundaan distribusi hingga akhir November. Namun, penundaan hanya mungkin dilakukan maksimal tujuh hari, karena berkaitan dengan ketersediaan beras, sesuai kebijakan dari pemerintah pusat," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lumajang, Agni Asmara Megatrah, juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas dalam proses penyaluran bansos. "Saat ini, mekanisme pemberian bantuan sosial dalam bentuk sembako atau beras belum dapat dilaksanakan, karena kami masih dalam tahap verifikasi ulang *by name by address* untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya. Agni menambahkan, penyaluran bantuan akan dilakukan setelah proses pemungutan suara dalam pilkada selesai. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi, dalam upaya menjaga kelancaran serta mencegah politisasi yang tidak diinginkan, agar pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 dapat berjalan dengan sukses dan aman. ANTARA