BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sedang menggelar pembahasan mengenai perbaikan terhadap lima sekolah yang mengalami kerusakan atau tidak lagi memenuhi kriteria layak sebagai lokasi untuk belajar mengajar. Hal ini terungkap dalam rapat yang diadakan oleh komisi tersebut. Ketua Komisi IV, Neli Listriani, menyatakan bahwa masalah terkait dengan infrastruktur pendidikan yang rusak memperoleh perhatian serius dari legislatif untuk periode 2024-2029. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya untuk menjalin hubungan serta membahas beberapa isu teknis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, terungkap bahwa lima sekolah dasar di Kota Banjarmasin memerlukan renovasi segera, terutama untuk memastikan keselamatan bagi para siswa. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah SDN Mawar 7 Banjarmasin, yang baru-baru ini mengalami insiden di mana sebagian bangunan ambruk, sehingga mengakibatkan rasa takut di kalangan siswa untuk masuk ke dalam kelas. Akibat dari kerusakan tersebut, para siswa terpaksa dipindahkan untuk belajar di lokasi lain, yaitu SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin. Dalam konteks ini, Neli menekankan bahwa kondisi sarana pendidikan di Kota Banjarmasin harus menjadi perhatian utama Komisi IV. Ia meminta kepada pemerintah kota untuk segera mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Meskipun Dinas Pendidikan menginformasikan bahwa tidak ada anggaran untuk perbaikan pada tahun ini, perbaikan tersebut direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Komisi IV berkomitmen untuk mengawal dan memastikan alokasi anggaran bagi perbaikan lima sekolah tersebut, serta sekolah-sekolah lainnya yang juga memerlukan perhatian. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini APBD 2025 sedang dibahas, dan pihaknya berharap proses penganggaran untuk perbaikan dapat berjalan dengan baik. Neli menambahkan, memastikan kenyamanan dan keamanan bagi siswa merupakan tanggung jawab pemerintah, dan hal ini tidak dapat dianggap sepele. Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa anak-anak di daerah ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas, termasuk dengan dukungan terhadap sarana dan prasarana yang memadai. ANTARA