JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenai larangan bagi para menteri untuk mencari uang dari *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (APBN) dinilai lebih sebagai sebuah imbauan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Asrinaldi, seorang guru besar ilmu politik dari Universitas Andalas. Dalam pengamatannya, Prof. Asrinaldi menjelaskan bahwa meskipun berupa imbauan, pernyataan tersebut cenderung bersifat normatif. "Saya percaya, meskipun ini hanya sebuah imbauan, tetap ada norma-norma yang sebaiknya harus dipegang oleh para menteri," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta. Lebih lanjut, ia menyarankan agar Prabowo mengambil pelajaran dari pengalaman selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, diharapkan komitmen untuk menjaga integritas kabinet bisa lebih kuat dan tidak sekadar menjadi ungkapan yang normatif. Menurut Prof. Asrinaldi, jika larangan tersebut hanya dianggap sebagai imbauan, maka akan sulit untuk menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan dapat terbentuk dengan baik dan bersih. Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo menyampaikan keinginannya agar partai politik tidak menunjuk menteri yang bertugas mencari uang dari APBN. "Saya sudah berbicara dengan semua ketua umum dan perwakilan, saya katakan agar tidak ada penugasan kepada menteri yang dicalonkan untuk mencari uang dari APBN," jelas Prabowo. Dia juga menekankan pentingnya kesadaran akan perubahan zaman yang kini serba digital dan cepat, sehingga upaya mencari uang dari APBN tidaklah tepat. Kendati demikian, Prabowo mengakui bahwa setiap institusi, termasuk partai politik, tetap memerlukan dana. Namun, ia menekankan agar pendanaan dilakukan melalui cara yang sah dan etis. Sebagai penutup, Prabowo memastikan bahwa dalam kepemimpinannya mendatang, pemerintahannya akan berupaya keras dalam mengelola aset negara dengan sebaik-baiknya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi semua institusi di Indonesia. ANTARA