BORNEONEWS, Sampit - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Timur (Kotim) Sanggul Lumban Gaol meminta seluruh camat untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting.
Penekanan ini terutama ditujukan untuk memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Hal ini penting agar target penurunan stunting dapat segera tercapai,” kata Sanggul, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Mengacu pada data yang disampaikan oleh Kepala Bappeda, Sanggul menyoroti rendahnya angka kunjungan ke Posyandu di Kotim. Per tanggal 5 Oktober 2024, hanya 42,38% bayi dan balita yang ditimbang di Posyandu.
“Saya mengimbau para camat dan kepala desa untuk berinovasi dalam mendorong masyarakat agar lebih aktif datang ke Posyandu,” tegasnya.
Memasuki 2025, Sanggul juga menekankan pentingnya setiap perangkat daerah untuk memaksimalkan pengumpulan data terkait 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
Data ini harus segera diunggah ke dalam sistem web monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di bawah koordinasi Bappeda Kotawaringin Timur.
“Kita harus memastikan seluruh data terpantau dengan baik untuk mempercepat upaya penurunan stunting,” ujarnya.
Selain itu, menjelang pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, Sanggul meminta Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) untuk segera mendata status gizi seluruh balita dan ibu hamil di wilayah blok sensus.
“Segera lakukan intervensi bagi mereka yang berisiko mengalami masalah gizi, serta tata laksana medis bagi yang memiliki penyakit penyerta. Ini penting agar saat pengumpulan data, masalah gizi sudah tertangani,” pungkas Sanggul.
Ia berharap langkah-langkah ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya penanganan stunting di Kotim. (DEWI PATMALASARI/R)
