JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Agama telah menutup babak terakhir dari layanan publiknya selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui penyelenggaraan acara Festival Agama yang digelar di Jakarta pada malam hari Rabu, 9 Oktober 2024. Acara ini juga menandai dimulainya babak baru dalam penyediaan layanan agama di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selama satu dekade terakhir, Kementerian Agama telah mencatat banyak pencapaian yang signifikan. Perjalanan yang dilalui selama waktu tersebut membawa kementerian ini ke dalam proses transformasi yang berkelanjutan, baik dalam hal pelayanan keagamaan maupun pendidikan agama, untuk mencapai perbaikan dan ketahanan yang lebih baik. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menggambarkan pencapaian berkelanjutan kementeriannya selama sepuluh tahun terakhir dengan tiga kata kunci: lebih cepat, lebih baik, dan lebih kuat. Ia menekankan pentingnya kata "berkelanjutan" karena tiga Menteri Agama telah menjabat selama periode sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu Lukman Hakim Saifuddin dan Fachrur Razi sebagai pendahulu Qoumas. Ketiga pemimpin ini terikat oleh tujuan bersama untuk menjaga keharmonisan di masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. "Siapa dan apa kami hari ini, serta semua pencapaian yang kami raih adalah hasil dari sejarah panjang kementerian ini, di mana setiap orang di setiap periode telah meletakkan batu bata pencapaian mereka," ungkapnya. **Lebih Cepat** Kementerian Agama menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan proses pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Menurut menteri, hal ini tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan kementerian dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu contoh adalah peluncuran Pusaka *SuperApps* pada 25 November 2022, yang mengintegrasikan hampir semua layanan online kementerian ke dalam satu aplikasi yang ramah pengguna, termasuk untuk penyandang disabilitas. Proses sertifikasi halal juga mengalami percepatan. Dari tahun 2019 hingga 2024, layanan sertifikasi halal berhasil meloloskan 5.302.257 produk sebagai halal, dengan rata-rata waktu proses yang kini hanya memakan waktu delapan hingga sebelas hari. Percepatan dalam pelayanan sertifikasi halal juga berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, di mana lebih dari 120 ribu orang terlibat sebagai auditor, pengawas, dan asisten dalam proses produksi halal. Qoumas menyampaikan bahwa berkat kecepatan layanannya, kementeriannya meraih predikat sebagai penyedia layanan publik terbaik pada tahun 2023 dan sebagai pelaksana inovasi pelayanan publik terbaik pada tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. **Lebih Baik** Selama satu dekade terakhir, kementerian ini telah berhasil menyediakan layanan yang semakin baik, seperti yang terlihat pada layanan Haji, layanan Kantor Urusan Agama, dan pendidikan agama. Pada masa kepemimpinan Jokowi, terdapat sembilan periode pemberangkatan Haji, di mana layanan pada empat periode pertama dianggap memuaskan, sementara lima periode terakhir dinilai sangat memuaskan oleh para jamaah berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Revitalisasi 1.206 Kantor Urusan Agama juga menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. Selain infrastruktur yang semakin memadai, layanan kantor-kantor tersebut didukung oleh digitalisasi dan sistem online. Akses publik terhadap layanan kini jauh lebih mudah dan efisien, yang tercermin dalam indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 83,26, kategori tinggi. Dalam aspek pendidikan agama, madrasah kini menjadi pilihan utama bagi siswa dan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pencapaian mencolok siswa madrasah. “Sekolah yang meraih medali terbanyak dalam Olimpiade Sains 2024 adalah madrasah, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang,” tegasnya. Tingkat kepercayaan masyarakat juga meningkat ditunjukkan dengan lebih dari 40 madrasah yang beralih menjadi madrasah negeri. Bahkan, baru-baru ini, proposal untuk menjadikan 39 madrasah dan 10 satuan pendidikan agama Kristen sebagai sekolah negeri juga telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Kementerian Agama juga telah meresmikan Dhammasekha sebagai pendidikan agama Buddha resmi di Indonesia. Akreditasi Perguruan Tinggi Agama Negeri juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 160 persen, dari tujuh menjadi 18 universitas yang saat ini mendapat akreditasi sebagai unggul. Kementerian Agama juga mendirikan Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati sebagai perguruan tinggi Islam pertama yang menyelenggarakan program pembelajaran jarak jauh bagi 4.200 mahasiswa, dengan setengah dari mereka menerima Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB). Untuk mendorong penguatan ekonomi, Kementerian Agama melaksanakan program Kemandirian Pesantren, dengan lebih dari 3.600 pesantren yang menciptakan 432 usaha yang dikelola oleh pesantren. Program pelatihan di dalam Kementerian Agama juga semakin efektif dan efisien dengan adanya Kursus Massal Terbuka Pintar milik kementerian. Sejak diluncurkan pada 2022, sebanyak 1.332.209 peserta telah menerima layanan pelatihan. Sebagai perbandingan, jika dilakukan secara tatap muka, hanya sekitar 70 ribu peserta yang bisa terlayani per tahun. Keharmonisan beragama sangat penting untuk kemajuan yang lebih baik. Untuk menjaga keharmonisan tersebut, kementerian berupaya memperkuat moderasi beragama. Hasilnya, indeks keharmonisan beragama terus menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir dan berada dalam kategori tinggi (60.01–80.00): 67.46 pada tahun 2020; 72.39 pada tahun 2021; 73.09 pada tahun 2022; 76.02 pada tahun 2023; dan 76.47 pada tahun 2024. Indeks Kecerdasan Sosial masyarakat Indonesia juga tinggi, dengan catatan 82.53 pada tahun 2020; 83.92 pada tahun 2021; 84.55 pada tahun 2022; 82.59 pada tahun 2023; dan 83.83 pada tahun 2024. **Lebih Kuat** Kementerian Agama sebagai lembaga juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Selama periode 2018-2023, reformasi birokrasi kementerian ini dinilai sangat baik berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan indeks mencapai 74.02 pada tahun 2018 dan 78.18 pada tahun 2023. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, Kementerian Agama juga telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak sembilan kali berturut-turut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan penghargaan atas pelaksanaan transformasi digital di Kementerian Agama. Pada evaluasi tahun 2023, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kementerian ini dinilai sangat baik dengan skor 3.58. Selain itu, kementerian ini juga diakui sebagai lembaga publik informatif oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023. Dalam aspek pencegahan korupsi, Kementerian Agama menduduki peringkat kedua di antara kementerian berdasarkan pencapaian tertinggi dalam Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi, dengan skor 91.13 yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih lanjut, baru-baru ini, Indeks Pengembangan Statistik Kementerian Agama juga dinilai baik berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral oleh BPS. ANTARA