GORONTALO –
**Borneonews - Gorontalo**, Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, mengungkapkan harapannya agar distribusi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di daerah ini mendapatkan pengawalan yang ketat. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam proses penyaluran logistik pilkada agar berjalan lancar. Dalam pernyataannya di Gorontalo, Rudy mengingatkan pihak Kementerian Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi untuk melakukan pengawalan yang cermat terhadap pengiriman logistik pilkada. Berdasarkan laporan yang diterimanya, KPU Provinsi Gorontalo telah memulai distribusi beberapa alat penting, seperti kotak suara, bilik suara, kabel ties, segel, dan tinta. Seluruh logistik tersebut kini disimpan di gudang-gudang yang dikelola oleh KPU di setiap kabupaten dan kota. "Penting bagi kita untuk memastikan bahwa semua logistik ini sampai dengan tepat waktu, terutama karena provinsi-provinsi lain juga sudah memulai langkah serupa. Kita juga harus memastikan bahwa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih adalah representatif. Untuk itu, saya meminta agar hal ini dijaga dengan ketat oleh KPU, Bawaslu, serta dukungan dari TNI dan Polri," jelas Rudy. Isu tentang keamanan dan pengawalan distribusi logistik juga dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diperluas. Dalam kesempatan yang sama, rapat tersebut mengevaluasi terkait penataan alat peraga kampanye yang telah diatur oleh Bawaslu. Selain itu, rencana jadwal kampanye akbar bagi pasangan calon yang diusung juga menjadi agenda penting. Ini meliputi calon gubernur dan wakil gubernur serta calon wali kota dan wakil wali kota, juga bupati dan wakil bupati. "Dua hal ini perlu mendapat perhatian serius," tambah Rudy. Ia juga meminta Bawaslu untuk menyusun jadwal kampanye yang terorganisir dan tidak tumpang tindih satu sama lain. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menginformasikan bahwa pada tanggal 16 November mendatang akan ada kegiatan kampanye untuk dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berlangsung di lokasi yang berbeda. Idris menegaskan akan melakukan antisipasi lebih lanjut sesuai arahan dari Polda, dengan memaksimalkan jadwal kampanye hanya hingga tanggal 18 November. Hal ini dilakukan untuk memberikan masa tenang yang lebih panjang sebelum hari pemungutan suara. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi sorotan. Menurut laporan Bawaslu, terdapat dua kasus di mana ASN di kabupaten/kota diketahui mengunggah dukungan untuk pasangan calon tertentu di media sosial. Tindakan tersebut dinyatakan melanggar peraturan, tetapi sudah mendapat tindak lanjut. ANTARA