JAKARTA –
**Borneonews - Pulau Pramuka**, Pulau Pramuka, yang merupakan ibu kota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta, menyambut kedatangan setiap penumpang dengan pemandangan perairan yang biru. Di dalam air, terlihat ikan-ikan kecil yang seolah menyambut para tamu yang menginjakkan kaki di pulau ini. Berbeda jauh dengan kesibukan yang ada di Jakarta, kehidupan di Pulau Pramuka cenderung lebih tenang, terutama di awal pekan ketika jumlah wisatawan belum membludak. Hanya beberapa penduduk yang terlihat beraktivitas, seperti mengendarai sepeda listrik atau bersantai di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tanjung Elang Jaya yang rindang. Namun, meskipun terpisah oleh lautan, Pulau Pramuka tidak terbebas dari masalah lingkungan yang sering dihadapi oleh kota besar seperti Jakarta, yang terletak sekitar 47 kilometer jauhnya. Wilayah ini merasakan dampak dari apa yang dikenal sebagai *triple planetary crisis*, yang mencakup krisis perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, serta masalah pencemaran lingkungan. Para penduduk Pulau Pramuka, yang berjumlah sekitar 2.000 jiwa, harus berhadapan dengan tantangan-tantangan ini. Mahariah, seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan penerima penghargaan lingkungan Kalpataru pada tahun 2017, memahami betul kerentanan yang dihadapi oleh pulau tempatnya tinggal. Sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan, perhatian terhadap masalah sampah semakin meningkat pasca banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 2007. Banjir tersebut mengakibatkan banyak lokasi terendam, dengan ketinggian air di beberapa titik mencapai 5 meter. Pulau Pramuka, meskipun jauh dari pusat masalah banjir, tidak luput dari dampak negatifnya. Pulau ini tercemar lebih dari 30 ton sampah dari daratan, yang menambah beban lingkungan. Menghadapi situasi ini, masyarakat Pulau Pramuka, yang sebelumnya telah menginisiasi ekowisata untuk meningkatkan ekonomi sembari menjaga lingkungan, kini mulai memberi fokus lebih terhadap masalah sampah. Inisiatif yang dikenal dengan sebutan Rumah Hijau, yang didirikan oleh Mahariah dan para wanita di pulau tersebut, menjadi pemicu perubahan. Kegiatan yang dilakukan mencakup penanaman mangrove di pesisir, pembersihan pantai dari sampah, serta pemilahan dan pengumpulan sampah organik serta anorganik untuk diolah lebih lanjut. "Dari situ kami mengangkat isu-isu ini jadi sentral, makanya tagline akhirnya Pulauku Nol Sampah. Jadi sentral supaya kita bisa menyelesaikan sampahnya, bisa membersihkan lautnya dan memungkinkan laut menjadi lebih sehat, satwa bisa datang lagi istilahnya," jelas Mahariah. Gerakan yang berkembang menjadi Yayasan Rumah Literasi Hijau ini dimulai dengan menyadarkan masyarakat, baik penduduk lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut pada akhir pekan, tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif. Dimulai dari tahun 2009 dengan pendirian rumah daur ulang, Pulau Pramuka kemudian mendirikan bank sampah pada tahun 2017 dan mendirikan laboratorium plastik pada tahun 2019. Laboratorium ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung pengelolaan sampah plastik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang upaya masyarakat dalam mengurangi timbunan sampah. Seiring waktu, kolaborasi antar generasi dalam pengelolaan sampah juga mulai terwujud. Fasilitas rumah daur ulang dikelola oleh para ibu, sementara laboratorium plastik dikelola oleh generasi muda. Ketua Rumah Literasi Hijau menyoroti partisipasi pemuda Pulau Pramuka, yang dulunya menjadi generasi pertama yang ikut melakukan aksi bersih-bersih di pantai bersama ibu-ibu. Kini, mereka berperan sebagai mentor dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah, salah satunya melalui teknologi pirolisis yang dapat mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Bank sampah di Pulau Pramuka kini memiliki sekitar 200 nasabah. Program bank sampah ini termasuk program barter, di mana warga yang menyetor 3 kilogram sampah akan mendapatkan 1 liter bahan bakar hasil pirolisis atau produk olahan seperti detergen dan sabun cuci piring dari jelantah. Inisiatif ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah tidak sekadar limbah yang tidak berguna, melainkan sumber daya yang dapat dikelola dengan baik. Kombinasi antara tren pariwisata dan pengelolaan lingkungan kini memungkinkan wisatawan dari luar pulau untuk mengunjungi laboratorium plastik atau terlibat dalam kegiatan bersih-bersih di ekosistem mangrove. Dampak dari usaha yang dilakukan terlihat sangat jelas. Sebelumnya, kapal pengangkut sampah mengunjungi Pulau Pramuka setiap minggu. Kini, frekuensi kunjungan kapal berkurang menjadi satu atau dua kali dalam sebulan, dan mayoritas sampah yang diangkut sudah dalam bentuk residu. Kerja keras masyarakat Pulau Pramuka telah diakui dengan penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Kategori Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2018. Mahariah, yang juga bertindak sebagai guru, bersama penggerak lainnya tidak puas hanya di Pulau Pramuka. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, mereka berupaya menerapkan inisiatif yang sama di pulau-pulau lain dalam Kepulauan Seribu yang juga memiliki permukiman. Diharapkan, gerakan yang berasal dari masyarakat ini dapat berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kepulauan Seribu, serta menjaga ekosistem yang menjadi bagian penting dari kehidupan bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau tersebut. Isu pengelolaan sampah di laut telah menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai langkah yang terus diupayakan untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke lingkungan. Data dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah kebocoran sampah plastik mencapai 359.061 ton. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan 615.675 ton pada tahun 2018. Peneliti dari Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Reza Cordova, memperingatkan mengenai dampak buruk dari kebocoran plastik. Selain sulit terurai secara alami, bahaya mikroplastik yang terlepas dari limbah plastik juga menjadi perhatian serius. Penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan di semua sampel air dan sedimen, dan telah terdeteksi pada berbagai jenis ikan serta kerang yang konsumsi manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia berpotensi membahayakan kesehatan, karena partikel tersebut tidak bisa dicerna dan dapat mendatangkan masalah serius seperti kanker akibat iritasi berkepanjangan. Oleh sebab itu, upaya untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik terus dilakukan, termasuk melalui Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yang menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya. Dalam peraturan ini, ditargetkan bahwa pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan 70 persen dapat tercapai pada tahun 2025. Lebih dari itu, pengelolaan sampah dan limbah juga ditargetkan untuk berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. KLHK berkomitmen untuk mencapai kondisi nol sampah dan nol emisi (*zero waste zero emission*) pada tahun 2050, dengan menargetkan tidak ada lagi pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) pada tahun 2030. Mengacu pada data KLHK, sampah plastik menyumbang 19,45 persen dari total timbulan sampah nasional yang mencapai 38,2 juta ton pada tahun 2023, sedangkan sisa makanan menjadi mayoritas sebesar 40,94 persen. Dalam rangka ini, berbagai cara diupayakan untuk mendukung pengelolaan sampah, termasuk teknologi *refuse derived fuel* (RDF) sebagai sumber energi alternatif, dan bahan baku untuk industri daur ulang. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari penerapan ekonomi sirkular yang tengah didorong untuk dijalankan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan. KLHK juga telah memetakan potensi *off-taker* untuk pemanfaatan RDF serta industri daur ulang. Studi yang dilakukan oleh KLHK dalam kerjasama dengan berbagai pihak di tahun ini menunjukkan potensi penyuplai bahan baku RDF dari 180 TPA yang terbagi dalam 50 kluster serta 75 potensi *off-taker* di 16 provinsi. Selain itu, KLHK mendukung keberadaan bank sampah di Indonesia, yang kini terdata sebanyak 17 ribu, dengan jumlah yang aktif beroperasi sekitar 20-30 persen. Dukungan dana lingkungan yang dapat diakses melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan proyeksi nilai bantuan yang beragam, diharapkan dapat mendukung program pengelolaan sampah yang digagas oleh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif di Indonesia, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap penciptaan lingkungan yang lebih baik dan sehat untuk seluruh ekosistem dan masyarakat. ANTARA