JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menegaskan pentingnya penerapan tata kelola pemerintah digital (*digital governance*) di tingkat pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang lebih baik dan optimal. Nezar berpendapat bahwa implementasi tata kelola pemerintah digital harus menjadi bagian integral dari transformasi digital di segala wilayah, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan infrastruktur. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat dapat merasakan kenyamanan yang lebih tinggi. "Dari segi teknis, *digital governance* menawarkan perubahan yang signifikan dalam operasional tata kelola baik dalam organisasi maupun antara organisasi. Hal ini berpengaruh terhadap mekanisme koordinasi, pengaturan insentif, serta pembentukan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat," ungkap Nezar dalam pernyataannya. Salah satu contoh nyata penerapan *digital governance* di Kementerian Kominfo adalah adanya saluran aduan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan konten negatif, termasuk hoaks, perjudian *online*, dan konten pornografi. Saluran aduan yang bersifat transparan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk terhubung langsung dengan masyarakat tanpa adanya batasan birokrasi. Langkah ini merangkum esensi bahwa pemerintah hadir dan siap mendengarkan suara rakyat melalui pemanfaatan konektivitas digital dalam sistem pemerintahan. Nezar mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur digital yang ada dan mengembangkan tata kelola digital yang sejalan dengan budaya lokal masyarakat. "Penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, agar layanan publik dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif," tegasnya. Ajakan ini semakin relevan dengan diluncurkannya Indeks Transformasi Digital untuk pemerintah daerah, yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada dengan nama Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) pada tanggal 11 Oktober. Nezar menyampaikan apresiasi kepada Universitas Gadjah Mada, khususnya Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah mendukung transformasi digital melalui rilis GM-DTGI. "GM-DTGI merupakan kontribusi konkret dari UGM untuk membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas program transformasi digital di wilayah masing-masing," jelasnya. Dia berharap indeks ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan transformasi digital, sehingga layanan publik yang mereka sajikan menjadi semakin baik. "Saya harap ini akan mempercepat proses transformasi digital dan berfungsi sebagai alat evaluasi yang komprehensif bagi semua pemerintah daerah, demi mencapai visi Indonesia Emas 2045," pungkas Nezar. ANTARA