GORONTALO –
**Borneonews - Gorontalo**, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Lanal Gorontalo melaksanakan operasi terpadu di perairan Laut Sulawesi selama dua hari. Operasi ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan Gorontalo Utara. Mayor Laut Chiven C. Sondakh selaku Danlanal Gorontalo Utara yang memimpin kegiatan ini, menjelaskan bahwa operasi terpadu ini melibatkan 20 personel TNI Angkatan Laut serta anggota dari dua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yaitu Pokmaswas Tarantula Dudepo dan Pokmaswas Cinta Bahari Diyonumo. Selain itu, tim DKP provinsi dan USAID Ber-IKAN juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini dibagi menjadi dua tim yang masing-masing dinamai Cikalang 1 dan Cikalang 2. Nama 'Cikalang' diambil dari jenis burung laut kecil yang dikenal gesit dan sering mengikuti kapal nelayan saat berburu ikan. Tim Cikalang 1 bertugas untuk melakukan patroli di arah barat, daerah sekitar Pulau Popaya, Mas, Raja, Monano, dan sekitarnya. Sementara itu, Tim Cikalang 2 berfokus di arah timur, khususnya di sekitar perairan Moluo, Ponelo, Molantadu, serta daerah sekitar lainnya. Dalam pelaksanaan operasi ini, selain melakukan patroli, tim juga terlibat dalam kegiatan penyadaran kepada masyarakat. Mereka berkesempatan untuk bertemu langsung dengan para nelayan, aparat desa, dan camat setempat. Tim Cikalang 1 melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Monano, sementara Tim Cikalang 2 bertemu dengan kepala desa serta masyarakat di Ponelo. Fachria Djafar, kepala seksi pengawasan DKP Provinsi Gorontalo, mengungkapkan bahwa meskipun dalam operasi kali ini belum ditemukan pelaku *illegal fishing*, kegiatan ini memberikan informasi penting kepada dua Pokmaswas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa DKP, Lanal, dan pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kekayaan laut. Fachria menyatakan bahwa kegiatan serupa akan kembali diadakan di perairan Teluk Tomini dalam waktu dua minggu mendatang. Harapannya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat berperan aktif dalam kegiatan semacam ini, mengingat kehadiran utusan dari pemerintah daerah belum terlaksana. Berdasarkan evaluasi, operasi terpadu kali ini tidak berhasil menangkap pelaku perikanan yang merusak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk informasi yang telah bocor kepada pelaku sebelum kegiatan dilaksanakan. Diketahui bahwa oknum-oknum yang terlibat memiliki jaringan yang tersebar di hampir seluruh desa dan pelabuhan di Gorontalo Utara, serta memiliki armada perahu dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan perahu tim operasional. Selain itu, praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab ini kemungkinan didukung oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, Pokmaswas sangat membutuhkan informasi detail mengenai identitas pelaku pemboman ikan, jenis perahu yang digunakan, serta lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat untuk melakukan tindakan tersebut. Danlanal Gorontalo Utara menegaskan bahwa kantor Lanal terbuka bagi laporan mengenai aktivitas yang merusak perairan laut di Gorontalo. Pihak Lanal juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Danlanal juga mengungkapkan bahwa gedung pertemuan di kantor Lanal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti rapat, seminar, lokakarya, dan pelatihan. ANTARA