BANTEN –
**Borneonews - Tangerang**, Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An'nur Pinang, yang terletak di Kota Tangerang, Provinsi Banten, memunculkan perlunya perhatian dan kepedulian dari semua pihak untuk mencegah praktik penyimpangan yang mengatasnamakan kepentingan sosial, terutama untuk anak-anak yang tidak terawat dan tidak memiliki orang tua. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan yang baik, malah mengalami perlakuan yang tidak layak dari pengasuh di panti tersebut, yang dapat merusak perkembangan mental dan masa depan mereka. Menyikapi hal ini, pemerintah, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, mengambil langkah cepat untuk menangani kasus tersebut, dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang baru-baru ini mengunjungi tempat perlindungan sosial di Kota Tangerang, menunjukkan rasa prihatin dan kekecewaan terhadap situasi yang menimpa anak-anak di panti asuhan tersebut. Keberadaan Mensos bersama lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan pihak terkait lainnya menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak-anak yang mengalami masalah ini. Pentingnya kepedulian kolektif menjadi sorotan dalam proses penyelesaian hukum di pengadilan. Tindakan hukum diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa. Kementerian Sosial berupaya menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dan pembuatan regulasi yang lebih baik, termasuk pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial, agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan. Di sisi hukum, pihak Kepolisian Metro Tangerang Kota telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Sudirman (49) yang menjabat sebagai ketua yayasan panti asuhan, serta Yusuf Bachtiar (29) sebagai pengurus panti asuhan. Sementara satu tersangka lainnya, Yandi Supriandi, saat ini dalam pencarian karena tidak memenuhi panggilan pihak berwenang. Para tersangka dapat dijerat berdasarkan Pasal 6 huruf C *UU* Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan *KUHP*, dengan ancaman hukuman penjara yang maksimal mencapai 15 tahun. Data yang dihimpun dari Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa hingga Rabu, 9 Oktober, terdapat delapan korban pelecehan seksual, yang terdiri dari lima anak dan tiga orang dewasa. Menariknya, salah satu tersangka, Yandi, juga merupakan mantan korban dari Sudirman, yang menggambarkan siklus kekerasan yang dapat terjadi. Temuan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, korban dapat berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari. Pemeriksaan awal oleh pihak kepolisian mengungkap beragam modus yang diterapkan oleh para tersangka terhadap anak-anak asuhnya, termasuk bujukan dan janji imbalan, seperti uang, makanan, bahkan liburan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai situasi kejiwaan para tersangka, kepolisian juga melakukan tes psikologi. Dalam konteks akreditasi, tim Kementerian Sosial menemukan bahwa Panti Asuhan Yayasan Darussalam An Nur tidak terdaftar dan tidak memiliki akreditasi sah dari Kementerian Sosial. Akta pendirian yayasan yang terdaftar sudah ada, namun tidak pernah didaftarkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang. Hal ini harus menjadi titik perhatian bagi pemerintah, khususnya dalam mendata ulang semua lembaga panti asuhan di daerah agar praktik pelecehan dan kekerasan dapat ditekan seminimal mungkin. Setiap pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menemukan indikasi adanya tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan mencari keuntungan melalui manipulasi data anak asuh. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan praktik tidak etis di lembaga-lembaga sosial seperti yayasan panti asuhan agar tidak ada lagi anak-anak menjadi korban. Sebagai langkah tanggap, pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Tangerang telah membuka posko pengaduan untuk memfasilitasi laporan terkait kasus pelecehan di Panti Asuhan Darussalam An'nur Pinang. Masyarakat yang memiliki informasi diminta untuk melaporkannya melalui *hotline* 110 atau 0822-1110-0110 yang dikelola oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat pada 2 Juli 2024, yang diawali oleh informasi dari seorang sahabat korban. Proses penyelidikan melibatkan pemeriksaan korban serta pendampingan dari berbagai instansi pemerintah. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam melindungi anak-anak dari tindakan yang menyimpang. Setiap keluarga yang mempertimbangkan untuk memasukkan anak ke panti asuhan harus memastikan keamanan lingkungan panti tersebut. Pengawasan aktif dari masyarakat sekitar juga sangat diperlukan untuk mendeteksi potensi masalah yang terjadi di dalam lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan. ANTARA