SURABAYA –
**Borneonews - Kota Mojokerto**, Penjabat Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto, telah meluncurkan kampanye untuk mengatasi *serangan fajar* menjelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung. Kampanye ini ditujukan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Ali Kuncoro menegaskan bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada 27 November 2024, masyarakat diharapkan untuk tidak memilih pemimpin berdasarkan iming-iming uang. Ia mengajak untuk lebih mengutamakan kompetensi, ide-ide yang jelas, sikap, serta konsep yang diusung oleh calon pemimpin. Hal ini penting agar warga Kota Mojokerto dapat memilih pemimpin yang berintegritas, sejalan dengan tagline yang digerakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk melawan korupsi. "Langkah yang kami ambil ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan peradaban yang lebih baik di masa depan. Pemimpin memiliki kewenangan yang besar dan dapat membuat kebijakan. Jika masyarakat salah memilih, maka Kota Mojokerto, yang saat ini telah berada di jalur yang benar, berisiko mengalami kemunduran. Oleh karena itu, penting untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar dapat membawa kemajuan bagi Kota Mojokerto," ungkapnya saat pernyataan di Kota Mojokerto. Ali Kuncoro juga menggambarkan bahwa bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030, yang berarti akan ada peningkatan jumlah penduduk yang beriringan dengan berbagai tantangan baru. Tantangan ini mencakup kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, serta lapangan pekerjaan yang semakin kompleks. Dengan situasi ini, ia mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih pemimpin yang memiliki kebijakan yang jelas dan berorientasi pada masalah-masalah akan datang. "Hindari memilih pemimpin hanya karena uang. Sebaliknya, pilihlah pemimpin berdasarkan gagasan, visi, janji, dan komitmen mereka terhadap kebijakan yang berkelanjutan serta responsif terhadap persoalan masyarakat," tegasnya. Di samping itu, dalam persiapan Pilkada, pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup signifikan. Oleh karena itu, Ali Kuncoro mendorong semua pemilik hak pilih untuk menggunakan hak suaranya. "Ketua RT dan RW harus aktif. Jika ada warga yang tidak dapat memilih karena sakit, usahakan mereka dibantu untuk sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sangat penting bagi setiap pemilik hak suara untuk memberikan suaranya," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya menjaga keharmonisan di Kota Mojokerto, meskipun ada perbedaan pilihan politik dalam Pilkada. "Saat ini telah ada dua pasangan calon, silahkan pilih yang terbaik. Pesan saya, tetaplah rukun dan tidak perlu bertengkar. Jangan sampai ketenangan di Kota Mojokerto terganggu akibat perdebatan Pilkada," tambahnya. Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni, mengingatkan bahwa rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam berdaulat dan sangat penting untuk memilih pemimpin yang mampu mewakili aspirasi masyarakat. "Memilih hanya berdasarkan iming-iming uang dapat berakibat buruk bagi masyarakat," katanya. Ia menambahkan bahwa tindakan politik uang dapat mengarah pada pelanggaran hukum, pengelolaan pemerintahan yang korup, serta merusak paradigma bangsa secara keseluruhan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menjelaskan tentang berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin akan terjadi selama Pilkada, termasuk praktik politik uang. Ia lalu meminta partisipasi dari ketua RT dan RW untuk membantu mengawasi jalannya Pilkada. "Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian dengan hanya tiga petugas; dukungan masyarakat sangat penting. Harapan kami adalah agar Anda dapat menjadi informan dan agen perubahan ketika melihat adanya pelanggaran," papar Dian. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan datang, sesuai dengan data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Mojokerto, terdapat 105.313 pemilih aktif yang akan memberikan suara di 192 TPS yang tersebar di seluruh Kota Mojokerto. ANTARA