BANDA ACEH –
**Borneonews - Meulaboh**, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai fokus utama dalam program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan waktu yang tersisa, upaya ini diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. "Pengendalian terhadap kemiskinan ekstrem dan inflasi adalah tantangan besar yang harus segera diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan," ujar Penjabat Bupati Aceh Barat, Azwardi. Pernyataan ini disampaikan saat bertemu dengan para pemangku kepentingan di Meulaboh pada hari Minggu. Salah satu langkah yang diambil untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem adalah dengan melakukan sinkronisasi data penduduk yang terdaftar sebagai masyarakat miskin, agar proyeksi dapat dilakukan secara akurat sesuai dengan tempat tinggal mereka. Dengan adanya data yang terintegrasi dan akurat, upaya penurunan kemiskinan di daerah ini akan lebih efisien. Dalam hal pengendalian inflasi, Azwardi menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah, khususnya instansi yang berwenang, untuk memahami kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Kendala-kendala ini yang seringkali menjadi penyebab langsung inflasi daerah. Contohnya, kenaikan harga jual komoditas seperti ikan tongkol disebabkan oleh berkurangnya pasokan di pasar. Hal ini terjadi akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga hasil tangkapan para nelayan juga menurun. Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya merencanakan untuk melakukan komunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna mendapatkan informasi tentang perbaikan cuaca. Dengan demikian, nelayan bisa kembali melaut dalam kondisi yang lebih aman dan produktif. Selain itu, Azwardi juga mengusulkan agar pemerintah daerah mendatangkan ikan segar dari wilayah lain di Aceh yang memiliki pasokan ikan yang baik. Dengan memasok ikan ke Aceh Barat, diharapkan kebutuhan masyarakat akan terjamin dan daya beli pun dapat meningkat dengan harga yang lebih terjangkau. "Tentu saja, intervensi dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan inflasi," tambahnya. Azwardi juga mengungkapkan pentingnya kerja sama antara seluruh pihak di pemerintahan. Dengan kolaborasi yang baik, dia yakin bahwa target untuk menurunkan inflasi dapat tercapai secara optimal. Kabupaten Aceh Barat dikenal sebagai salah satu barometer inflasi di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, pemerintah setempat memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar inflasi tetap berada dalam batas wajar. Sebagai langkah pengendalian lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa mengetahui akar penyebab inflasi sangat krusial. Dengan memahami masalah yang ada, solusi untuk menurunkan inflasi dapat dikeluarkan dengan cepat dan tepat sasaran. “Saya menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar dapat bekerja sama dengan penuh semangat dan keikhlasan. Dengan pendekatan yang tulus, hasil yang memuaskan akan dapat dicapai,” tutup Azwardi. ANTARA