PALANGKARAYA –
**Borneonews - Palangka Raya**, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, meluncurkan Program Kalteng Menyala dengan tujuan agar seluruh desa di provinsi ini dapat menikmati akses listrik. Target penyelesaian program ini ditetapkan pada akhir tahun 2024. Dalam pernyataannya di Palangka Raya, Gubernur Sugianto menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, semua desa di Kalimantan Tengah baru akan mendapatkan aliran listrik secara penuh pada tahun 2026. Namun, beliau menekankan bahwa waktu tersebut terlalu lama dan tidak bisa menunggu program dari pemerintah nasional. Oleh karena itu, dengan pertimbangan yang matang dan diimbangi dengan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan, Gubernur mencanangkan program ini. "Di akhir tahun 2024, saya menargetkan semua desa sudah mendapatkan akses listrik, dan kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp432 miliar untuk mendukung upaya ini," ungkapnya. Gubernur menjelaskan bahwa implementasi program ini akan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (*PLTS*). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun jaringan listrik dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa *PLTS*. "Pemprov akan memberikan bantuan atau hibah kepada masyarakat yang tidak bisa terjangkau oleh akses PLN dalam dua atau tiga tahun ke depan," tambahnya. Pada tahun 2024, bantuan berupa *PLTS* akan disalurkan kepada sekitar 20.711 rumah tangga yang berada di 186 desa di seluruh Kalimantan Tengah. Dalam anggaran perubahan tahun ini, disiapkan pula akses tambahan untuk sekitar 25.000 keluarga di 184 desa lainnya. Dengan kebijakan ini, diharapkan setiap desa, bahkan yang terletak di daerah terpencil, dapat menikmati aliran listrik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung kesejahteraan mereka. "Kalteng Menyala diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kehidupan sosial antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Mereka hidup di wilayah yang sama, yaitu Bumi Tambun Bungai, dan seharusnya mendapatkan pelayanan dan kualitas hidup yang setara," tegas Sugianto Sabran. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa salah satu penyebab belum terealisasinya pemerataan jaringan listrik adalah luasnya wilayah Kalteng serta kondisi geografis yang beragam. Infrastruktur di daerah terpencil juga masih terkendala, sehingga menghambat aliran listrik dari PLN. "Walau pun kondisi kelistrikan di Kalteng sudah surplus dari segi daya, hambatannya terletak pada infrastruktur yang terbatas, yang membuat akses listrik oleh PLN ke daerah terpencil menjadi sulit," katanya. Saat ini, rasio desa yang telah mendapatkan akses listrik di Kalteng mencapai sekitar 87,52 persen, berati ada 370 desa dari total 1.571 desa yang masih tidak memiliki aliran listrik. Sementara itu, rasio elektrifikasi menunjukkan angka kurang lebih 94,14 persen, yang berarti sekitar 47.416 keluarga masih belum menikmati akses listrik di seluruh wilayah Kalteng. Dengan memanfaatkan terobosan dan inovasi Program Kalteng Menyala, diharapkan pemerataan akses listrik di daerah pedesaan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Crisway, menambahkan bahwa upaya peningkatan rasio elektrifikasi akan dilakukan melalui program pemasangan listrik baru untuk rumah tangga. Meski jaringan PLN sudah ada, masih banyak rumah tangga yang belum bisa menikmati listrik, terutama untuk keluarga yang tergolong tidak mampu. "Keluarga yang tidak mampu ini belum dapat menikmati listrik meskipun jaringan PLN telah tersedia. Untuk itu, Gubernur telah menginstruksikan agar bantuan diberikan agar mereka bisa mendapatkan akses listrik," ujarnya. Pada tahun 2024, dianggarkan bantuan untuk sekitar 5.500 rumah tangga yang belum terhubung dengan PLN dan terklasifikasi sebagai keluarga tidak mampu. Sebagai informasi tambahan, dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), setiap unit rumah yang mendapat bantuan untuk pasang listrik dari PLN akan dilengkapi dengan spesifikasi 900 watt, tiga titik lampu, satu stop kontak, serta sertifikat laik operasi dari lembaga berwenang. Setiap rumah juga akan mendapatkan token listrik senilai 200 ribu rupiah. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah akan memiliki akses listrik yang memadai, baik dari PLN maupun sumber pembangkit lainnya, seiring dengan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. ANTARA