SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk mendukung madrasah diniyah dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2019 hingga 2024. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pendidikan di pesantren serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendukung Jatim dalam perannya sebagai gerbang Nusantara yang baru. Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa pengembangan pendidikan diniyah di pesantren merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Hal ini lantaran terdapat lebih dari 6.600 pesantren yang berada di wilayah Jawa Timur, yang mencakup berbagai jenis, mulai dari pondok pesantren tradisional hingga yang modern. "Komitmen nyata kami terhadap pesantren diwujudkan melalui pemberian bantuan operasional sekolah daerah untuk madrasah diniyah, yang dikenal dengan sebutan Bosda Madin. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)," ungkap Adhy dalam konferensi pers di Surabaya, Senin. Program ini diluncurkan karena madrasah diniyah memiliki kontribusi signifikansi dalam meningkatkan iman dan kecerdasan masyarakat. Pemprov Jawa Timur sangat memperhatikan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga BPPDGS dan Bosda Madin menjadi garda terdepan dalam upaya meningkatkan mutu SDM di lingkungan pesantren. Adhy menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan melalui program BPPDGS tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas operasional sekolah, yang diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar. Dengan demikian, lulusan pendidikan diniyah di pesantren diharapkan memiliki daya saing yang lebih baik. Selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran untuk BPPDGS atau Bosda Madin telah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Untuk tahun 2024, pemerintah menganggarkan sebesar Rp200,45 miliar yang akan disebarkan ke 38 kabupaten/kota melalui enam bulan pelaksanaan. Lebih jauh, Adhy menambahkan bahwa BPPDGS atau Bosda Madin memiliki beberapa sasaran program yang meliputi santri, siswa madrasah diniyah takmiliyah ula maupun wustho, serta program kejar Paket A/B dan paket pendidikan untuk Pondok Pesantren. Program ini juga menyasar ustadz atau guru madrasah diniyah takmiliyah dan guru swasta dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD hingga SMP. "Bosda Madin bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu di Jawa Timur," jelasnya. Inisiatif ini menggarisbawahi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan dana agar pendidikan bagi setiap warga negara, terutama anak-anak berusia 7 hingga 15 tahun, dapat terlaksana seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. "Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian kami. Kami telah menyediakan alokasi khusus untuk honorarium bagi Kepala Sekolah dan guru dari tingkat PAUD hingga SMP non-PNS di seluruh Jawa Timur, dengan total sebesar Rp19,368 miliar per tahun," tambah Adhy. Sebagai wujud dukungan terhadap guru madrasah diniyah, Pemprov Jatim memberikan beasiswa untuk pendidikan S1, S2, dan S3 guna meningkatkan kualitas SDM lulusan pesantren. Program ini berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024, dan selama periode tersebut, telah terdapat 5.683 penerima manfaat beasiswa yang semuanya terdiri dari santri dan guru madrasah diniyah di Jawa Timur. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pesantren, Pemprov Jatim juga telah mengirimkan 123 mahasiswa untuk program beasiswa S1 di Universitas Al Azhar Mesir. "Langkah ini merupakan bagian dari upaya serius kami dalam meningkatkan kualitas SDM di pesantren," ujarnya. Untuk mendukung infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan dana sebesar Rp157,08 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana di berbagai jenis lembaga pendidikan, termasuk PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan pondok pesantren, dengan total mencapai 615 lembaga yang tersebar di seluruh Jawa Timur. ANTARA