PALU –
**Borneonews - Palu**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan terkait alasan pelaksanaan debat publik para calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Debat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober mendatang. Ketua KPU Provinsi Sulteng, Risvirenol, mengemukakan bahwa terdapat tiga poin utama yang melatarbelakangi keputusan untuk mengadakan debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng di Jakarta. Penjelasan ini disampaikan saat dihubungi dari Kota Palu. Pertama, tujuan utama dari debat ini adalah untuk mengenalkan visi dan misi para calon secara bersamaan kepada publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi yang berperan penting sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (*IKN*). Poin kedua terkait dengan efisiensi anggaran. Pelaksanaan debat di Jakarta diharapkan dapat menghemat biaya yang diperlukan. Sedangkan poin ketiga adalah agar debat tersebut dapat diakses dan ditonton oleh seluruh warga Sulawesi Tengah, termasuk yang berada di daerah-daerah terpencil. Dalam pemilihan lokasi, KPU memilih salah satu stasiun televisi swasta nasional yang memiliki cakupan yang luas serta dikenal oleh masyarakat. Keputusan ini diambil setelah melalui mekanisme rapat pleno di KPU, menjamin bahwa prosesnya berlangsung transparan. KPU juga telah memberikan informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan debat kepada tim pasangan calon, serta melakukan komunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah. Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Humas KPU Provinsi Sulteng, Cherly Trisna Ilyas, menjelaskan bahwa hasil rapat pleno yang dilangsungkan pada 10 Oktober 2024 telah memutuskan bahwa debat pertama Pilkada akan diadakan di Jakarta pada tanggal yang telah disebutkan. Debat kandidat rencananya akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, masing-masing dengan fokus pembahasan isu-isu lokal. Materi debat pertama akan mencakup topik mengenai upaya untuk memajukan daerah serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada. Sementara itu, materi yang dibawakan dalam debat kedua akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Debat ketiga akan mengangkat isu tentang penyelarasan antara pembangunan di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional, serta memperkuat identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (*NKRI*). ANTARA