JAKARTA –
**Borneonews - Teheran**, Kecaman terhadap serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas di Lebanon, yang dikenal sebagai *UNIFIL*, semakin menguat. Penyerangan ini telah menyebabkan sejumlah anggota pasukan penjaga perdamaian terluka di wilayah selatan negara tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran hukum internasional dan berpotensi dianggap sebagai kejahatan perang. Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada malam hari tanggal 13 Oktober. Dujarric juga mengingatkan bahwa personel UNIFIL serta berbagai posisi yang diduduki oleh pasukan tersebut tidak seharusnya menjadi target. Dia mencatat bahwa dalam insiden yang sangat meresahkan yang terjadi pada hari yang sama, pintu masuk ke posisi PBB telah sengaja dilindas oleh kendaraan lapis baja milik Israel. Sejak beberapa hari terakhir, setidaknya lima anggota pasukan penjaga perdamaian dilaporkan menderita cedera akibat serangan dari pihak Israel di Lebanon selatan. Pada hari Sabtu, 12 Oktober, sejumlah 40 negara yang berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon menyampaikan pernyataan bersama yang mengecam serangan ini dan mendesak dilakukan investigasi terhadap insiden yang terjadi. Negara-negara seperti Spanyol, Prancis, dan Italia menyatakan serangan itu sebagai tindakan yang "tidak dapat dibenarkan". Selain itu, pada hari Jumat, 11 Oktober, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengungkapkan bahwa ia telah mendesak agar Israel tidak menargetkan pasukan penjaga perdamaian. Dalam perkembangan yang sama, Turki menilai serangan terhadap UNIFIL sebagai manifestasi dari kebijakan pendudukan yang dijalankan oleh Pemerintah Netanyahu di Lebanon. Kementerian Luar Negeri Turki menekankan pentingnya peran pasukan penjaga perdamaian PBB, terutama mengingat upaya Israel untuk memperluas konflik di kawasan tersebut. Turki juga menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan untuk mencegah serangan terhadap pasukan yang terkait dengan organisasi internasional ini. UNIFIL sendiri, yang terdiri dari sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara dan dibentuk setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1978, telah menuduh militer Israel melakukan penembakan secara "sengaja" terhadap posisinya. Pihak Israel, melalui perdana menteri Benjamin Netanyahu, meminta Guterres untuk memindahkan pasukan penjaga perdamaian dari apa yang disebutnya sebagai "jalur bahaya", dengan klaim bahwa Hizbullah telah menggunakan UNIFIL sebagai "perisai manusia". Namun, UNIFIL menolak untuk meninggalkan posisinya dan tetap berkomitmen menjalankan tugas mereka di lapangan. ANTARA