MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Kota Mataram, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini sedang menunggu kejelasan mengenai regulasi terkait pembagian anggaran untuk program penyediaan makanan bergizi gratis. Program ini melibatkan kerjasama dengan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai *sharing* anggaran untuk makanan bergizi gratis tersebut. Menurutnya, penting untuk mendapatkan informasi yang jelas agar dapat melaksanakan program ini dengan baik. Sebelumnya, terdapat informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah, yang memiliki kontribusi penerimaan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 43 persen, diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 persen bagi program makanan bergizi gratis. Oleh karena itu, kondisi ini membuat Pemerintah Kota Mataram masih mencari kepastian apakah mereka harus menyertakan biaya untuk program tersebut. Saat ini, APBD Kota Mataram tercatat sebesar Rp1,9 triliun, dengan PAD mencapai Rp500 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang dikelola masih berada di bawah ambang batas 43 persen seperti yang ditetapkan. Lalu Alwan Basri menambahkan bahwa keputusan untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan program makanan bergizi baru bisa diambil setelah pemerintah pusat memberikan aturan yang jelas. Ia berharap, begitu peraturan dan petunjuk teknis dikeluarkan, Pemerintah Kota Mataram akan siap untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk mengalokasikan anggaran sesuai instruksi yang diberikan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program baru yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, sering kali pemerintah daerah akan dilibatkan dalam diskusi untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan. Ia optimis pemerintah pusat akan mempertimbangkan sumber dana yang ada untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak akan mengganggu kegiatan lain yang sudah berjalan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram berharap adanya penambahan dana transfer dari pemerintah pusat agar program ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan lain yang ada di wilayah tersebut. ANTARA