JAKARTA –
**Borneonews - Hanoi**, Presiden Vietnam To Lam menegaskan pentingnya menjaga perdamaian di Laut China Selatan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, pada Minggu, 13 Oktober. Pertemuan tersebut berlangsung di Hanoi dalam konteks kunjungan resmi Li ke Vietnam yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Dalam dialog yang mengedepankan pengembangan hubungan dua negara, To Lam menekankan perlunya kedua pihak untuk menjaga stabilitas situasi di Laut China Selatan. Ia berhasil menggarisbawahi pentingnya pendekatan damai dalam menyelesaikan berbagai perselisihan yang ada, melalui kontak langsung antara pihak-pihak berwenang. Kantor Berita Vietnam, VNA, melaporkan bahwa menciptakan metode dan solusi yang efektif merupakan hal yang sangat krusial bagi kedua negara. Lebih lanjut, Lam mengingatkan bahwa kerja sama antara Vietnam dan China harus dikembangkan sesuai dengan tingkat hubungan bilateral dan berlandaskan hukum internasional, khususnya merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*). Penekanan tersebut menunjukkan komitmen Vietnam untuk menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian di kawasan tersebut. Sebelumnya, Vietnam telah menyampaikan ketidakpuasannya atas tindakan yang diambil oleh Penjaga Pantai China, yang dianggap telah mengganggu aktivitas nelayan Vietnam di Laut China Selatan. Hal ini menunjukkan perhatian serius Vietnam terhadap isu berkelanjutan di wilayah tersebut. Namun, dalam pernyataan resmi China mengenai pertemuan ini, fokus utama dilaporkan lebih pada memperkuat hubungan bilateral, tanpa menyinggung sengketa yang ada di Laut China Selatan. Perdana Menteri Li juga mengekspresikan kesiapan China untuk memperdalam komunikasi strategis, serta membangun solidaritas dan dirgantara kerja sama dengan Vietnam. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memajukan persahabatan tradisional antara kedua negara, seperti yang dilaporkan oleh Xinhua, kantor berita yang berbasis di Beijing. Saat pertemuan berlangsung antara Li dan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, kedua belah pihak sepakat untuk terus melanjutkan konsultasi yang bersahabat, guna menangani perbedaan yang ada dan memperkuat kerjasama di bidang maritim. Sengketa di Laut China Selatan telah menjadi permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sengketa tersebut muasalnya berkaitan dengan klaim kedaulatan antara berbagai negara yang berada di kawasan tersebut, terkhusus China yang sejak tahun 1947 mengklaim sekitar 80 persen dari wilayah Laut China Selatan. Ketegangan juga melibatkan negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia, yang juga memiliki klaim atas sumber daya alam yang kaya di wilayah tersebut. Di luar itu, Amerika Serikat juga menyatakan penolakan terhadap upaya China untuk membangun pangkalan militer dan kehadiran armada sipil di area yang sedang disengketakan. Sebuah langkah signifikan diambil pada tahun 2016, di mana Pengadilan Arbitrase Permanen yang berlokasi di Den Haag menyatakan klaim sepihak Beijing di Laut China Selatan tidak sah secara hukum, suatu keputusan yang dihasilkan setelah Filipina mengajukan kasus tersebut. Dengan kondisi yang kompleks ini, komunikasi yang efektif antara Vietnam dan China menjadi kunci untuk mengelola perbedaan dan memastikan stabilitas kawasan di masa mendatang. ANTARA