JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengungkapkan bahwa fraksi partainya akan memimpin dua komisi serta dua badan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal tersebut telah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI. Said Abdullah menjelaskan bahwa komisi yang akan dipimpin oleh fraksi PDIP adalah Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri, serta Komisi V yang berfokus pada infrastruktur dan transportasi. Sedangkan untuk badan, PDIP akan memimpin Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). "Ya, kami akan menduduki posisi sebagai ketua di Komisi I, Komisi V, Banggar, dan BAKN," ungkap Said di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin. Dia juga menambahkan bahwa jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diketuai oleh anggota fraksinya tetap berjumlah empat, sama seperti periode sebelumnya. Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya kerjasama di antara seluruh partai politik dalam DPR. "Di DPR itu harus saling bekerja sama, tidak boleh ada pihak yang menang sendiri, dan harus mengedepankan kepentingan bersama seluruh partai politik di DPR," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Said Abdullah juga mengungkapkan bahwa Utut Adianto akan memimpin Komisi I, sementara Lasarus akan ditunjuk sebagai ketua Komisi V. Namun, untuk kepemimpinan di Banggar dan BAKN, dia belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Mencatat perannya sebelumnya sebagai Ketua Banggar DPR RI, Said menambahkan, "Ketua Badan Anggaran akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum." Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengumumkan bahwa DPR RI sepakat menambah jumlah komisi menjadi 13. Keputusan ini diambil untuk periode jabatan 2024-2029, dan disepakati dalam Rapat Pimpinan serta Rapat Konsultasi yang pertama kali berlangsung setelah pelantikan. Puan menjelaskan, penambahan dua komisi ini dimaksudkan agar DPR dapat selaras dan mensinergikan rencana pemerintah ke depan. "Ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa semua fraksi di DPR dapat berkontribusi secara maksimal," jelas Puan. ANTARA