BANDAR LAMPUNG –
**Borneonews - Bandarlampung**, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandarlampung telah melakukan kerjasama dengan sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan setempat untuk mendirikan posko aduan berkaitan dengan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bandarlampung, Muhammad Muhyi, menyatakan bahwa kelompok sasaran yang dituju cukup beragam. Sasaran tersebut mencakup penyandang disabilitas, pemilih pemula, serta organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan. Sejalan dengan itu, pihak Bawaslu juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai organisasi perempuan dan kepemudaan di Bandarlampung, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah. Muhyi menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya sebagai simbolis, tetapi juga untuk membangun kolaborasi yang lebih nyata. Hal ini mengarah pada penggunaan sekretariat organisasi tersebut sebagai posko aduan pelanggaran dalam pilkada. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam melaporkan indikasi pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan mereka, dan proses pelaporan dapat dilakukan dengan cepat. Fungsi organisasi perempuan dan kepemudaan dalam hal ini adalah menjadi perwakilan Bawaslu. Setiap laporan yang diterima dari masyarakat dapat segera disampaikan kepada Bawaslu, dan untuk mendukung hal ini, mereka telah membagikan spanduk yang menandakan bahwa sekretariat tersebut juga berfungsi sebagai posko aduan. Muhyi berharap, keterlibatan berbagai organisasi, khususnya perempuan dan kepemudaan, dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah, akan berkontribusi pada penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik dan transparan. Dia menekankan bahwa kerjasama ini tidak hanya bersifat formal, tetapi diharapkan dapat memperluas partisipasi dari berbagai kalangan dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan. Dalam kesempatan terpisah, salah satu organisasi perempuan yaitu Serikat Perempuan (SP) Sebay Lampung juga memberikan tanggapan. Ketua BEK SP Sebay Lampung, Reni Mutia, menyampaikan pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dia menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam pemilihan tidak cukup hanya sekadar memenuhi kuota, melainkan juga harus diiringi dengan keadilan dalam pengambilan peran di setiap tahapan. Reni menggarisbawahi bahwa tuntutan mereka tidak hanya sebatas kuantitas, tetapi juga kualitas peran perempuan dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Keterlibatan aktif dan substansial perempuan dalam proses ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilihan yang lebih adil dan setara. ANTARA