JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin, menyampaikan bahwa ia telah mengajukan permohonan kepada Mabes Polri untuk menambah jumlah personel yang akan dikerahkan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah Tanah Papua. Permohonan tersebut mencakup penambahan sebanyak 1.000 personel *Polri*. Menurut Kapolda Renwarin, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai jumlah personel yang akan diberikan oleh Mabes Polri. Ia menegaskan pentingnya pengamanan yang memadai di daerah tersebut, terutama mengingat kompleksitas situasi yang ada. "Kami sedang mempersiapkan kekuatan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung di empat provinsi di Tanah Papua," ungkapnya saat memberikan keterangan di Jayapura. Melalui pemetaan yang telah mereka lakukan, pihak Kepolisian mengidentifikasi setidaknya 16 kabupaten dari dua provinsi dalam wilayah hukum Polda Papua yang berpotensi mengalami kerawanan. Daerah-daerah tersebut berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, di mana tingkat kerawanan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain potensi konflik antar pendukung pasangan calon, gangguan yang ditimbulkan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) juga turut berkontribusi terhadap ketidakamanan di area tersebut. Menyikapi situasi ini, Kapolda Renwarin menyarankan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera mengajukan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tempat pemungutan suara (TPS) dapat dipindahkan dari daerah yang dianggap rawan. "Pemindahan TPS merupakan keputusan KPU yang harus didasarkan pada permintaan resmi dari pemerintah daerah, dilengkapi dengan alasan yang jelas," jelasnya. Kabupaten-kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah rawan di Provinsi Papua Pegunungan antara lain termasuk Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Sementara itu, delapan kabupaten lainnya yang termasuk dalam kategori ini di wilayah Papua Tengah terdiri dari Nabire, Deiyai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Kabupaten Mimika. Situasi yang ada menunjukkan perlunya pengawasan dan pengamanan yang lebih ketat selama masa pemilihan demi memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan aman. ANTARA