JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Program penyediaan makanan bergizi gratis yang diusulkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari agenda kerja mereka selama periode 2024-2029 bertujuan untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak mulai dari usia prasekolah hingga sekolah menengah atas, juga kepada santri di pesantren dan wanita hamil. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,5 persen, mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan tahun lalu. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 prevalensi stunting dapat turun hingga mencapai 14 persen. Program penyediaan makanan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka stunting namun juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menyatakan keyakinannya bahwa program ini akan menjadi salah satu penggerak ekonomi. Adi menjelaskan bahwa integrasi antara sektor hulu dan hilir pangan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya program makanan gratis, para petani lokal juga akan diuntungkan dari permintaan bahan makanan yang diperlukan. Peluncuran resmi program ini dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Agustus 2024, ketika Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Nutrisi Nasional, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Hindayana menjelaskan bahwa program ini akan mulai diberlakukan secara bertahap pada tanggal 2 Januari 2025, dengan sasaran mencapai 82,9 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp800 miliar per hari atau sekitar *US$49 juta*. "Ketika program ini berjalan sepenuhnya, kami akan menginvestasikan sebesar Rp1,2 triliun setiap hari demi masa depan sumber daya manusia melalui program makanan gratis ini," ungkap Hindayana. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menanggung 75 persen dari anggaran harian tersebut, yang akan digunakan untuk membeli bahan baku untuk menu makanan dari produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan perputaran uang dalam masyarakat. Sebuah uji coba yang melibatkan tiga ribu anak menunjukkan bahwa program ini membutuhkan sekitar 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam atau tiga ribu telur, 350 kilogram sayuran, serta 600 liter susu setiap harinya. "Ini hanya berasal dari satu unit pelayanan. Jika program ini berjalan sepenuhnya, akan ada sekitar 30 ribu unit pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa dari prasekolah hingga sekolah menengah, termasuk pesantren dan sekolah agama lainnya. Ini adalah skala yang sangat besar," tambah Hindayana. Pada bulan November 2024, pihaknya berencana untuk melakukan uji coba lainnya yang akan menargetkan sekolah-sekolah sekaligus mengumpulkan data mengenai jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh Indonesia. Wakil Presiden terpilih Gibran juga menyatakan bahwa mereka akan menyediakan menu khusus bagi siswa yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. Timnya saat ini masih mengolah rencana dan skema terbaik untuk pelaksanaan program. Misalnya, menu uji coba yang dibagikan kepada siswa di SMA Negeri 70 Jakarta terdiri dari nasi putih, ayam teriyaki, salad sayuran, tahu, perkedel, telur, dan pisang, dengan total kalori sebesar 781,58 kilokalori per kotak, serta anggaran Rp25 ribu per porsi. Lebih jauh, program penyediaan makanan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Hindayana, program tersebut dapat menyerap 1,5 juta tenaga kerja di unit-unit pelayanan. "Jika menggunakan peralatan memasak tradisional, dibutuhkan sekitar 45-46 orang. Oleh karena itu, akan ada peluang kerja baru bagi 1,5 juta orang untuk 30 ribu unit pelayanan," ungkapnya. Setiap unit pelayanan berbeda dari dapur umum karena bertugas mengolah makanan serta mengelola produk pertanian lokal. Setiap unit juga akan memiliki manajer yang mengatur pengadaan dan pengolahan makanan. Para pekerja yang terlibat dalam unit pelayanan diutamakan berasal dari masyarakat setempat, serta melibatkan petani lokal untuk penyediaan bahan makanan. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Percepatan Diversifikasi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal mendukung penguatan produksi dan konsumsi pangan lokal. Dengan demikian, setiap daerah akan memanfaatkan sumber pangan lokal mereka sendiri dalam program makanan gratis ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani, ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Menurut Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, program makanan gratis ini berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 1,94 persen serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor turunannya. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan akan terjadi di sektor penyediaan makanan dan minuman sebesar 54,6 persen, diikuti oleh sektor industri makanan dan minuman sebesar 16,9 persen, perdagangan grosir dan eceran di luar kendaraan bermotor sebesar 5,2 persen, dan sektor perikanan 3,3 persen. Sektor pertanian tanaman pangan, sektor perkebunan tahunan, dan sektor peternakan juga diprakirakan akan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,1 persen, 2,6 persen, dan 2,5 persen. Semua poin ini menunjukkan upaya yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang negara ini. Pelaksanaan tahap awal dari program ini, yang diikuti dengan pemantauan dan evaluasi yang tepat, sangat penting untuk menentukan keberlanjutan program tersebut. Pihak yang bertanggung jawab dalam program ini harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran, serta memberikan keuntungan bagi petani lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan bukan semata-mata menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan program ini. ANTARA