JAKARTA –
**Borneonews - Purwakarta, Jawa Barat**, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menegaskan bahwa kebijakan tentang harga gas bumi tertentu (*HGBT*) dan penerapan Standar Nasional Indonesia (*SNI*) sangat penting bagi sektor keramik. Kedua kebijakan ini diyakini akan mengangkat semangat industri dalam mendukung program pembangunan perumahan yang dijalankan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat setiap tahunnya. Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menyampaikan bahwa perpanjangan kebijakan *HGBT* melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KepmenESDM) Nomor 255 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2024 mengenai *SNI*, memberikan dampak positif bagi sektor keramik nasional. Hal ini diharapkan bisa memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah baru yang akan memfokuskan diri pada pembangunan rumah rakyat selama periode 2024 hingga 2029. Edy juga menekankan bahwa dua program ini akan meningkatkan daya saing industri keramik di dalam negeri. Sebab, ia menunjukkan bahwa sekitar 30 persen dari biaya produksi pada subsektor ini dihabiskan untuk biaya energi. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, pemain baru dalam industri keramik yang sedang mengembangkan usaha atau mencari peluang investasi akan lebih yakin untuk melangkah maju. Dalam kesempatan itu, Edy Suyanto menyatakan kesiapannya dan anggota Asaki lainnya untuk berkontribusi dalam mendukung pemerintah baru dalam memacu pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka 8 persen. “Kami siap untuk melakukan ekspansi baru di sepanjang tahun ini. Saat ini, kapasitas terpasang di sektor industri keramik mencapai 675 juta meter persegi per tahun,” ungkapnya. Sementara itu, Hashim S. Djojohadikusumo selaku Ketua Satuan Tugas Perumahan yang ditunjuk oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa pemerintahan yang akan datang akan memberikan perhatian serius terhadap sektor perumahan. Ia menyatakan bahwa kembali diaktifkannya Kementerian Perumahan adalah langkah strategis dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun, yang terdiri dari 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Hashim menekankan bahwa tujuan dan target tersebut sangat mungkin untuk dicapai, dan menekankan bahwa bangsa Indonesia harus bersikap ambisius dengan menetapkan target yang tinggi dalam mencapai pembangunan 3 juta rumah setiap tahun. Penekanan ini berdasarkan pada argumentasi bahwa perumahan yang layak merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi angka stunting dan mengentaskan kemiskinan di negara ini. ANTARA